DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Perangkat Desa 2. Kedudukan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa 3. Perangkat Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa sebagai calon perangkat Desa 4. Mekanisme Pengangkatan 5. Pelantikan Perangkat Desa 6. Hukuman Disiplin, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa 7. Larangan dan Sanksi 8. Pembiayaan 9. Pengendalian 10. Masa kerja 11. Penyelidikan dan Penyidikan Perangkat Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perangkat Desa saat ini pengaturannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang keberadaannya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang ……….
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Boyolali.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Boyolali.
8.Pemerintah Desa adalah adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Boyolali.
10.Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan wewenang perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.
13.Penjabat ……….
13.Penjabat Perangkat Desa adalah sesorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang perangkat desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14.Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
15.Hari adalah hari kerja.
16.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(3)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang betugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
(4)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan.
(5)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Dusun.
(6)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Kepala Seksi.

BAB III

KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Kepala Desa merupakan Penanggung Jawab proses pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IV

PENCALONANPERANGKAT DESA Pasal 4 ……….

Pasal 4

Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
f.memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal program Microsoft Word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pernyataan di atas materai cukup;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
h.tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
i.berbadan sehat;
j.berkelakuan baik;
k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
l.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
m.khusus untuk jabatan Kepala Dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat kecuali di wilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan dapat diisi dari wilayah Dusun lain dalam lingkup 1 (satu) Desa.

BAB V

PERANGKAT DESA,ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

(1)PNS yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
(3)PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.

Pasal 8

(1)Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD/BUM Desa.

BAB VI

MEKANISME PENGANGKATAN Bagian Kesatu ……….

Pasal 9

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.penjaringan dan penyaringan;
b.konsultasi kepada Camat;
c.penerbitan Rekomendasi Camat; dan
d.pengangkatan perangkat Desa.

Pasal 10

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan dengan melakukan seleksi calon Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017