DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Atas Perda Kab. Brebes No. 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, bergelombang dan bertahap dengan pemungutan suara secara elektronik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diadakan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES DAN BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
(2)Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
(5)Pelaksanaan Pilkades secara gelombang dapat terbagi dalam beberapa tahap.

2.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Tahapan persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
e.dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
f.perencanaan biaya Pilkades dibuat dan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
g.persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
h.pembentukan panitia pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
1. 3.Ketentuan Pasal 27 huruf g dihapus, huruf l diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf n, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dihapus;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tidak pidana korupsi, terorisme dan makar;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut- turut maupun tidak berturut-turut.
m.Kepala Desa terpilih bersedia bertempat tinggal di Desa setempat.
1. 4.Ketentuan Pasal 28 huruf k, t dan y diubah dan diantara huruf v dan w disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf v1, diantara huruf x dan y disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf x1, diantara huruf y dan z disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf y1 sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi :

1.Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan.
2.Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu :

a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
d.menunjukan Ijazah/STTB Asli;
e.bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukan Ijazah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
f.bagi bakal calon yang Ijazah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
g.yang dimaksud dalam kategori berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (d) adalah: 1) Sekolah Umum: a) Memiliki Ijasah/STTB SMP; dan b) Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Lulusan Ujian Persamaan SMP/Kejar Paket B). 2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki Ijazah/STTB: a) ST (Sekolah Teknik); b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama); c) SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama; d) STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan); e) STR (Sekolah Teknik Rendah); f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri); g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri); h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi); i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B (Sekolah Guru B); dan j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB Madrasah Tsanawiyah.
h.salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
i.untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
j.jika pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
k.surat keterangan sehat dan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dari dokter rumah sakit pemerintah;
l.surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
m.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
n.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, makar dan terorisme;
o.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
p.daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh bakal calon di atas kertas bermaterai cukup.
q.daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang- undangan yang berlaku;
r.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas segel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
s.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
t.pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
u.surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
v.surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa v1. bersedia mengganti seluruh biaya yang keluarkan oleh Panitia Pilkades sampai tahapan pada saat Calon Kepala Desa mengundurkan diri;
w.surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali;
x.Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; x1. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
y.surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD dan Penjabat Kepala Desa untuk bakal calon Kepala Desa dari anggota BPD dan Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; y1. Surat ijin pimpinan/atasan instansi kerja bagi calon dari unsur PNS dan Perangkat Desa.
z.surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. 3.Bakal calon Kepala Desa diwajibkan menyusun visi dan misi; dan
2. 4.Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3), masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).
3. 5.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau memilih salah satu calon dengan menggunakan peralatan secara elektronik.
(2)Pemberian suara melalui surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon.

6.Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

(1)Pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan secara elektronik.
(2)Panitia Pemilihan wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan suara dengan peralatan secara elektronik.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pelatihan sistem pemungutan suara secara elektronik oleh Panitia Tingkat Kabupaten.
(4)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim teknis untuk membantu mengoperasionalkan peralatan pemungutan secara elektronik.
(5)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1)Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS atas permintaan pemilih.
(2)Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS untuk memberikan bantuan.
(3)Anggota Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

8.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang paling banyak pada masing masing kotak suara.
(4)Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) kotak suara, yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa berdasarkan pada pembagian wilayah dan jumlah pemilih.

9.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

a.Pemerintah Desa dan BPD membahas dan mensepakati Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa;
b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
c.keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (d);
d.pengajuan biaya Pilkades antar waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; dan
e.pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
f.Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud huruf a bertanggungjawab kepada BPD.
1. 10.Ketentuan pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1)Pemilih yang berhak memilih dalam Pilkades Antar Waktu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPD dan :
1. a.Ketua Rukun Tetangga;
2. b.Ketua Rukun Warga;
3. c.unsur lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.unsur kemasyarakatan desa.
(3)Unsur kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) adalah :
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin;atau
11. k.unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar
(4)Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili minimal 3 (tiga) paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(5)Jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(6)Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan dalam peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa dan ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa.

11.Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 47

Pasal 47A

Pasal 51

Pasal 54

Pasal 62

Pasal 64

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 47

Pasal 47A

Pasal 51

Pasal 54

Pasal 62

Pasal 64

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015