DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan UPT Bab IV Staf Ahli Bab V Kepegawaian Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupatenBrebes; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalahKepala Daerah sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang 3 memimpinpelaksanaanUrusanPemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom;
4.Bupati adalah Bupati Brebes;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan PemerintahanDaerahadalah urusanpemerintahanwajibdanurusanpemerintahanpilihan yang menjadikewenangandaerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur staf pemerintah daerah.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnyadisingkatSekretariatDPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Brebes sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnyadisingkatSatpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
13.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dariKabupatenBrebes yang dipimpin oleh camat.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
16.Tipe A adalahkriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja besar.
17.Tipe B adalahkriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah kategori beban kerja sedang.
18.Tipe C adalahkriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja kecil. 4
19.AparaturSipil Negara yang selanjutnyadisingkat ASN adalahPegawaiNegeriSipildanPegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja yang bekerja di PemerintahKabupatenBrebes.
20.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.SekretariatDaerahKabupatenBrebes merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD KabupatenBrebesmerupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat KabupatenBrebes merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah KabupatenBrebesterdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umumtipe B menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Jalan/Jembatan, Cipta Karya dan Bangunan/Gedung;
4. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sertaUrusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
6. 6.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan 5 Masyarakat dan Penegakan Perda pada Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikrodan Perdagangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
15. 15.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. 17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata danUrusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
18. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan; 6
19. 19.Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangantipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura danUrusanPemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
21. 21.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan bidang Peternakan;
e.Badan Daerah KabupatenBrebesterdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. 3.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;

Pasal 3

(1)SelainPerangkat DaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 2, KecamatanditetapkansebagaiPerangkatdaerah.
(2)Kecamatan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Salem tipe A;
2. b.Kecamatan Bantarkawung tipe A;
3. c.Kecamatan Bumiayu tipe A;
4. d.Kecamatan Paguyangan tipe A;
5. e.Kecamatan Sirampog tipe A;
6. f.Kecamatan Tonjong tipe A;
7. g.Kecamatan Jatibarang tipe A;
8. h.Kecamatan Wanasari tipe A;
9. i.Kecamatan Brebes tipe A;
10. j.Kecamatan Songgom tipe A;
11. k.Kecamatan Kersana tipe A;
12. l.Kecamatan Losari tipe A;
13. m.Kecamatan Tanjung tipe A; 7
14. n.Kecamatan Bulakamba tipe A;
15. o.Kecamatan Larangan tipe A;
16. p.Kecamatan Ketanggungan tipe A;
17. q.Kecamatan Banjarharjo tipe A;
(3)DalamwilayahKecamatansebagaimanadimaksudpadaayat (2) hurufidibentukKelurahansebagaiPerangkatKecamatan.

Pasal 4

Ketentuanlebihlanjutmengenaikedudukan, susunanorganisasi, tugasdanfungsi, sertatatakerjaPerangkat Daerah dan Unit KerjadibawahnyadiaturdenganPeraturanBupati.

Pasal 5

DalammenetapkanbesarandansusunanOrganisasiPerangkat Daerah Pembentukan Perangkat Daerah, Bupatiharusmemperhatikanasas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah danBadan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentukuntukmelaksanakankegiatanteknisoperasionaldan/ataukegiatante knispenunjangtertentuPerangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Selain UPTDinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTDinasdibidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah. 8
(2)Satuan Pendidikan Derah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 8

(1)Selain UPTDinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTDinasdibidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah danPusatKesehatanMasyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BadanLayananUmum Daerah.
(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Bupatisebagaimanadimaksudpadaayat (1) diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuanlebihlanjutmengenaipembentukan, nomenklatur, tugasdanfungsisertatatakerjaStafAhliBupati diaturdenganPeraturanBupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat ASNPerangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturanperundang- undanganmengenaipelaksanaanUrusanPemerintahanumumdiundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahandibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturanperundang- undanganmengenaipelaksanaanUrusanPemerintahanumumdiundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahanbidang Bencana, yang terbentukdengansusunanorganisasidantatakerjasebelumPerdainidiundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020