DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 huruf c, perubahan huruf e angka 3 Pasal 2, penambahan angka 4 dan angka 5 Pasal 2, perubahan Pasal 11 ayat (1), penghapusan Pasal 11 ayat (2), penghapusan Pasal 12, Pasal 13, perubahan Pasal 14.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Brebes Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES Dan BUPATI BREBES

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 huruf cdiubah, huruf e angka 3 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 4 dan angka 5 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Jalan/Jembatan, Cipta Karya dan Bangunan/Gedung;
4. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
6. 6.DinasSosialtipe B menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangSosial;
7. 7.SatuanPolisiPamongPrajatipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangKetentraman, KetertibanUmum, Perlindungan MasyarakatdanPenegakanPerdapada Sub UrusanPolisiPamongPrajadan Sub UrusanKebakaran;
8. 8.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesatipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPemberdayaanMasyarak atdanDesa;
9. 9.DinasPemberdayaanPerempuan, PerlindunganAnak, PengendalianPendudukdanKeluargaBerencanatipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPemberdayaanPerempu andanPerlindunganAnaksertaUrusanPemerintahanbidangPengendalia nPendudukdanKeluargaBerencana;
10. 10.DinasLingkunganHidupdanPengelolaanSampahtipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangLingkunganHidup;
11. 11.DinasKependudukandanPencatatanSipiltipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangAdministrasiKependudu kandanPencatatanSipil;
12. 12.DinasPerhubunganTipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPerhubungan;
13. 13.DinasKomunikasi, InformatikadanStatistiktipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangKomunikasidanInformat ika, UrusanPemerintahanbidangStatistikdanUrusanPemerintahanbidangPe rsandian;
14. 14.DinasKoperasi, Usaha MikrodanPerdagangantipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangKoperasidan Usaha MikrodanUrusanPemerintahanbidangPerdagangan;
15. 15.DinasPerindustriandanTenagaKerjatipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPerindustriandanUrusa nPemerintahanbidangTenagaKerja;
16. 16.DinasPenanaman Modal danPerizinanTerpaduSatuPintutipe B menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPenanaman Modal dan Unit PerizinanTerpaduSatuPintu;
17. 17.DinasKebudayaandanPariwisatatipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPariwisatadanUrusanPe merintahanbidangKebudayaan;
18. 18.DinasKearsipandanPerpustakaantipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangKearsipandanUrusanPe merintahanbidangPerpustakaan;
19. 19.DinasPerikanantipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangKelautandanPerikanan;
20. 20.DinasPertaniandanKetahananPangantipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPertanian sub urusanTanamanPangan, Perkebunan, HortikulturadanUrusanPemerintahanbidangKetahananPangan;
21. 21.DinasPeternakandanKesehatanHewanTipe A menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangPertanian sub urusanbidangPeternakan.
e.Badan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. 4.Badan PendapatanDaerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe A melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
6. 2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengansusunanorganisasidantatakerjasebelumPerdainidiundangkan, tetapmelaksanakantugasnyasampaidengandibentuknyaPerangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusanbencanasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(2)Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
(3)PadasaatmulaiberlakunyaPeraturan Daerah ini, pejabat yang adatetapmendudukijabatannyadanmelaksanakantugasnyasampaidengand itetapkannyapejabat yang baruberdasarkanPeraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 30 januari 2020 BUPATI BREBES, IDZA PRIYANTI Diundangkan di Brebes Pada tanggal 30 januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES NOMOR 3 TAHUN 2020 Mengetahui Salinan Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya Tanggal 30 januari 2020 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes Ttd MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH NIP.19820625 200904 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-17/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mengamanatkan bahwa kelembagaan Perangkat Daerah yag melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik harus segera disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan. Seiring penyesuaian kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes berdasarkan evaluasi kelembagaan perangkat daerah maka kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula klasifikasi kantor menjadi klasifikasi badan tipe A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, mengamanatkan bahwa dimungkinkan kelembagaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A dengan hasil skor perhitungan variabel umum dan teknis sebesar 1000 maka bisa dibentuk menjadi dua badan tipe A. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 107 Tahun 2017 tentangPedomanNomenklaturInspektorat Daerah ProvinsidanKabupaten/ Kota dalamPasal 4 mengamanatkanPembentukandanSusunanPerangkat Daerah Inspektorat Daerah ditetapkandenganPeraturan Daerah. NomenklaturPerangkat Daerah Inspektorat Daerah bagiKabupaten/ Kota disebutInspektorat Daerah Kabupaten/ Kota. Penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan. II. PASAL PER PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016