DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri Perusahaan dan Anggaran Dasar, Modal, Organ PT BPR Bank Brebes (Perseroda), Kepegawaian PT BPR Bank Brebes (Perseroda), Penggunaan Laba PT BPR Bank Brebes (Perseroda), Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi PT BPR Bank Brebes (Perseroda), Pembinaan dan Pengawasan, Kerja Sama, Pembubaran, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penguatan permodalan dengan perubahan nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi PT BPR BANK BREBES (Perseroda);
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut PT BPR BANK BREBES (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Direksi adalah Direksi PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
9.Pegawai adalah Pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
10.Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
11.Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroda yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai perubahan dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
(2)PT BPR BANK BREBES (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi PT BPR BANK BREBES (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mengembangkan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Kegiatan usaha PT BPR BANK BREBES (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
5. e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
7. g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dapat membentuk anak cabang perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 5

PT BPR BANK BREBES (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 6

(1)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BANK BREBES (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(2)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal PT BPR BANK BREBES (Perseroda) bersumber dari:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Modal Dasar PT BPR BANK BREBES (Perseroda) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan dalam hal ada perubahan modal dasar ditetapkan dengan keputusan RUPS.
(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PT BPR BANK BREBES (PERSERODA)

Pasal 9

Organ PT BPR BANK BREBES (Perseroda) terdiri atas:

a.RUPS;
b.Komisaris; dan
c.Direksi

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019