DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Kerja Sama Desa dengan sistematika sebagai berikut. Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Ruang Lingkup; Bab III: Bentuk Kerja Sama; Bab IV: Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa/Pihak Ketiga; Bab V: Perubahan, Penundaan dan Pembatalan serta Berakhirnya Kerja Sama; Bab VI: Biaya Pelaksanaan Kerja Sama; Bab VII: Penyelesaian Perselisihan; Bab VIII: Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa maupun dengan Pihak Ketiga;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 92 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 143 ayat (2) dan ayat

(3)Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Kembali Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bulungan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12.Perjanjian Bersama adalah kesepakatan bersama secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara Desa dengan pihak ketiga untuk melakukan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu.
13.Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14.Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama.
15.Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa. 4
16.Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti :
  1. 1.pembentukan BUM Desa;
  2. 2.pendayagunaan sumber sumber daya alam dan lingkungan;
  3. 3.pengembangan pasar antar-Desa;
  4. 4.pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
  5. 5.pengembangan komoditas unggulan Desa.
2. b.kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa seperti :
  1. 1.pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
  2. 2.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. 3.peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
  4. 4.pengembangan seni dan budaya;
  5. 5.peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.
3. c.bidang keamanan dan ketertiban seperti :
  1. 1.peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
  2. 2.pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
  3. 3.pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Desa;
  4. 4.pengembangan sistem perlindungan buruh migran.
(3)Selain Ruang lingkup dan bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(4)Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(5)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.
(6)Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. 5

Pasal 3

(1)Desa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
(2)Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan :
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. b.mengadakan sarana prasarana Desa;
3. c.melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
4. d.meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
5. e.meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
6. f.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
7. g.meningkatkan partisipasi masyarakat;
8. h.menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
(4)Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
(5)Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(6)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Desa membentuk Delegasi Desa
(2)Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa yang beranggotakan :
1. a.Perangkat Desa;
2. b.Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.Lembaga Desa lainnya;
5. e.Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dan keadilan gender.
(3)Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan BPD.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama Desa dapat dilakukan antara :

a.Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan; 6
b.Desa dengan Desa lain Kecamatan;
c.Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (5), sekurang-kurangnya memuat :

a.ruang lingkup kerja sama dan bidang kerja sama;
b.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
c.Delegasi Desa dalam badan kerja sama desa;
d.jangka waktu;
e.hak dan kewajiban;
f.pembiayaan;
g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

(1)Materi muatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terlebih dahulu dibahas dalam rapat / musyawarah antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga.
(2)Hasil rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama.
(3)Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat setempat untuk dilakukan klarifikasi.
(4)Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada masing-masing Kepala Desa dan pihak ketiga yang melaksanakan kerja sama, baik bertentangan maupun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA / PIHAK KETIGA

Pasal 8

(1)Pelaksanaan kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD dengan sistem perwakilan Desa.
(2)Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang telah menyatakan bergabung untuk melakukan ikatan kerja sama antar Desa.
(3)BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Musyawaran Antar Desa yang melakukan ikatan kerja sama antar Desa.
(4)BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama antar Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD melalui Musyawarah Antar Desa. 7

Pasal 9

(1)BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat membentuk Sekretariat Bersama.
(2)Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi BKAD.
(3)Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014