DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Bab I: Ketentuan Umum. Bab II: Maksud, Tujuan dan Azas. Bab III: Ruang Lingkup. Bab IV: Program TJSL. Bab V: Mekanisme Pelaksanaan TJSL. Bab VI: Pembiayaan. Bab VII: Forum Musyawarah TJSL. Bab VIII: Pendampingan, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi. Bab IX: Penghargaan. Bab X: Penyelesaian Sengketa. Bab XI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan yang bergerak diberbagai Usaha diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dengan mensinergikan program Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, SALINAN 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam atau dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,norma, dan budaya masyarakat.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Forum Musyawarah TJSL adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perseroan, Masyarakatdan Akademisi yang bertugas untuk merumuskan program-program pelaksanaan TJSL dan mengkoordinasikan dan mensinergikan dengan program Pemerintah Daerah dan Perusahaan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penyelenggaraaan TSJL dimaksudkan untuk:

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL;
b.menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat melalui program TJSL Perusahaan yang bergerak di berbagai Usaha di Daerah ;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan program TJSL Perusahaan yang bergerak di berbagai Usaha di Daerah; dan
d.Perusahaan yang bergerak di berbagai usaha yang berdomisili di Daerah baik sebagai kantor pusat, cabang atau anak perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah berkewajiban melaksanakan TJSL. 4

Pasal 3

Penyelenggaraan TSJL bertujuan untuk:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaku atau pelaksana TJSL;
b.terpenuhinya pelaksanaan program TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
c.terkoordinirnya pelaksanaan program Pemerintah Daerah dengan program TJSL;
d.terlindunginya atau terhindarnya Perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan bertanggungjawab; dan
e.mengurangi timbulnya dampak negatif keberadaan Perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan keberadaan Perusahaan.

Pasal 4

Asas Penyelenggaraan TJSL meliputi:

a.kepastian hukum;
b.kesepakatan;
c.kepentingan umum;
d.kebersamaan;
e.keserasian;
f.partisipatif dan aspiratif;
g.keterbukaan;
h.berkelanjutan;
i.kemandirian;
j.berwawasan lingkungan;
k.kearifan lokal; dan
l.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP 5

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSL meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.evaluasi terhadap program Pemberdayaan;
4. d.Kemandirian Masyarakat;
5. e.Program Pembangunan Infrastruktur;
6. f.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. g.Program Pelestarian Lingkungan;dan
8. h.Program Pelayanan Masyarakat yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

BAB IV

PROGRAM TJSL

Pasal 6

(1)Program TJSL berasal dari 1 (satu) Perusahaan atau gabungan beberapa Perusahaan.
(2)Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perusahaan dengan ketentuan:
1. a.menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang dirumuskan bersama oleh Forum Musyawarah TJSL; dan
2. b.dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan.
(3)Program TJSL meliputi:
1. a.pemberdayaan atau kemandirian Masyarakat;
2. b.pembangunan Infrastruktur;
3. c.pengembangan sumber daya manusia;
4. d.pelestarian lingkungan; dan 6
5. e.pelayanan Masyarakat.
(4)Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN TJSL

Pasal 7

Mekanisme Pelaksanaan TJSL terdiri atas:

a.Perusahaan menyusun program TJSL;
b.Program TJSL sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan di dalam Peraturan Perusahaan;
c.Program TJSL sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d.Forum Musyawarah TJSL merumuskan dan mengkoordinasikan program TJSL Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
e.Forum Musyawarah TJSL menandatangani program TJSL yang telah disepakati;
f.Perusahaan melaksanakan program TJSL sesuai kesepakatan; dan
g.Forum Musyawarah TJSL melaksanakan pendampingan program, pengawasan dan evaluasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Perusahaan melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB VII

FORUM MUSYAWARAH TJSL

Pasal 9

(1)Dalam rangka koordinasi, pendampingan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSL maka dibentuk Forum Musyawarah TJSL.
(2)Forum Musyawarah TJSL dipimpin oleh Bupati yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perusahaan, Masyarakat dan Akademisi.
(3)Pembiayaan kegiatan operasional Forum Musyawarah TJSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
(4)Struktur organisasi Forum Musyawarah TJSL terdiri atas:
1. a.Dewan Penasehat meliputi:
  1. 1.Bupati;
  2. 2.DPRD; dan
  3. 3.Akademisi.
2. b.Dewan Pelaksana meliputi:
  1. 1.Bupati sebagai ketua;
  2. 2.SKPD pelaksana Pemerintah Daerah sebagai wakil ketua; dan
  3. 3.SKPD Pelaksana Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan organisasi Masyarakat sebagai anggota.
(5)Ketentuan mengenai Pembentukan dan penetapan tugas dan fungsi Forum Musyawarah TSJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Forum Musyawarah TJSL melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program TJSL.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberian pedoman teknis pelaksanaan program TJSL; dan 8
2. b.pemberian pengarahan, bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan program TJSL.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…