DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10) diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan ayat (2) Pasal 3 Bagian Kesatu, ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i. 2) Ketentuan Pasal 6 diubah. 3) Diantara Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ditambahkan satu Pasal yakni Pasal 77A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014, belum mengakomodir pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah secara keseluruhan sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); SALINAN 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 Bagian Kesatu, ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik daerah.
(2)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi :
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian bangunan dan/atau gedung;
3. c.pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
4. d.pemakaian rumah dinas; 3
5. e.pemakaian kendaraan alat-alat berat;
6. f.pemakaian laboratorium;
7. g.pemakaian kendaraan angkutan.
8. h.Pemakaian khusus sarana dan prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan; dan
9. i.Pemakaian stand reklame .
(3)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
(2)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : A. Pemakaian tanah oleh pihak swasta :

1.Untuk bangunan permanent Rp. 1.200,- per m² per tahun.
2.Untuk bangunan tidak permanent Rp. 900,- per m² per tahun.
3.Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya Rp. 1.500,- per m² per tahun. B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung :
1.Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum : a) siang hari Rp. 300.000,- per hari. b) malam hari Rp. 350.000,- per hari. c) siang dan malam hari Rp. 400.000,- per hari.
2.Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal : a) siang hari Rp. 250.000,- per hari. b) malam hari Rp. 300.000,- per hari. c) siang dan malam hari Rp. 350.000,- per hari.
3.Pemakaian tempat usaha perdagangan/pasar : a) Lapak / pelataran / los : 1) di Tanjung Selor 2) diluar Tanjung Selor Rp.50.000,- per m² per tahun. Rp.25.000,- per m² per tahun. b) Kios / kantin / warung : 1) di Tanjung Selor 2) diluar Tanjung Selor Rp.80.000,- per m² per tahun. Rp.40.000,- per m² per tahun. c) Gedung I Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor : 1) Toko depan (3 lantai) : - Lantai I (2 unit) luas per unit 144 m² Rp.86.400.000,- per unit per tahun. - Lantai II (2 unit) luas per unit 168 m² Rp.84.500.000,- per unit per tahun. - Lantai III (2 unit) luas per unit 168 m² Rp.84.500.000,- per unit per tahun. 2) Ruko tengah (18 unit, luas per unit 76 m²) Rp.34.900.000,- per unit per tahun. 4 3) Ruko belakang (2 unit, luas per unit 88 m²) Rp.38.225.000,- per unit per tahun. 4) Ruko belakang (2 unit, luas per unit 92 m²) Rp.41.580.000,- per unit per tahun 5) Ruko belakang (1 unit, luas per unit 120 m²) Rp.43.175.000,- per unit per tahun d) Gedung II Toko/Ruko Pasar Induk Tanjung Selor : 1) Toko depan (3 lantai) : - Lantai I (2 unit) luas per unit 144 m² Rp.76.400.000,- per unit per tahun. - Lantai II (2 unit) luas per unit 186 m² Rp.89.000.000,- per unit per tahun. - Lantai III (2 unit) luas per unit 168 m² Rp.84.500.000,- per unit per tahun. 2) Ruko (14 unit) luas per unit 75 m²). Rp.33.275.000,- per unit per tahun. e) Pujasera Tanjung Selor : 1) tengah (3x12=36 m²) Rp.2.700.000,- per tahun. 2) samping (3x7 =21 m²) Rp.2.600.000,- per tahun. 3) samping (3x5 =15 m²) Rp.2.500.000,- per tahun. 4) samping (7x8 =56 m²) Rp.3.400.000,- per tahun. f) Kios / lapak / los/pelataran Pasar Induk Tanjung Selor (bangunan lama) : 1) Kios/Kantin/Warung Rp.80.000,- per m² per tahun. 2) Lapak/los/Pelataran Rp.50.000,- per m² per tahun. g) Toko/Ruko Lainnya Rp.300.000,- per m² per tahun. h) Gedung I dan Gedung II sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d) hanya diperuntukan bagi pihak yang berbadan hukum atau badan usaha. C. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung :
1.Kursi plastik Rp.00000 500,- per buah per hari.
2.Kursi ligna bertangan Rp.00001.000,- per buah per hari.
3.Kursi tamu /sofa Rp.00020.000,- per buah per hari.
4.Kursi besi Spon Rp.00001.000,- per buah per hari.
5.Kursi besi bertangan Rp.00002.000,- per buah per hari.
6.Kursi indachi Rp.00005.000,- per buah per hari.
7.Meja ½ biro Rp.00005.000,- per buah per hari.
8.Meja Tamu Rp.00010.000,- per buah per hari.
9.Meja Bundar Rp.00010.000,- per buah per hari.
10.Sound system Rp.00500.000,- per set per hari.
11.Sound system 1.000-10.000 watt Rp.1.000.000,- per set per hari.
12.Sound system 10.000-20.000 watt Rp.1.500.000,- per set per hari.
13.Sound system 20.000-30.000 watt Rp.2.000.000,- per set per hari.
14.Sound system 30.000 watt keatas Rp.4.000.000,- per set per hari. 5
15.Pemakaian alat band Rp.1.000.000,- per set per hari.
16.Pemakaian alat band + Sound system Rp.1.500.000,- per set per hari.
17.Pemakaian organ Rp.0.300.000,- per hari
18.Lampu Lighting Rp.0.250.000,- per set.
19.Panggung Besar Rp.1.000.000,- per hari.
20.Pemakaian taruf Rp.0.100.000,- per set per hari. D. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III :
1.Bangunan permanent tunggal Rp.30.000,- per bulan (per SIP).
2.Bangunan permanent gandeng Rp.20.000,- per bulan (per SIP).
3.Bangunan semi permanent tunggal Rp.15.000,- per bulan (per SIP).
4.Bangunan semi permanent gandeng Rp.10.000,- per bulan (per SIP). E. Pemakaian kendaraan alat-alat berat :
1.Mesin gilas 1 ton Rp. 90.000,- per 7 jam;
2.Mesin gilas 2,5 ton Rp. 120.000,- per 7 jam.
3.Mesin gilas 6 s/d 8 ton Rp. 165.000,- per 7 jam.
4.Mesin gilas 8 s/d 10 ton Rp. 200.000,- per 7 jam.
5.Mesin gilas 10 s/d 12 ton Rp. 240.000,- per 7 jam.
6.Tire roller 8 ton Rp. 370.000,- per 7 jam.
7.Vibrator roller 4 ton Rp. 230.000,- per 7 jam.
8.Vibrator roller 6 ton Rp. 250.000,- per 7 jam.
9.Wheel Loader 1,2 m3 Rp. 580.000,- per 7 jam.
10.Motor Grader 100 HP Rp. 460.000,- per 7 jam.
11.Motor Grader 125 HP Rp. 930.000,- per 7 jam.
12.Truck Exavator Rp.1.115.000,- per 7 jam.
13.Dump Truck 1,5 ton Rp. 301.000,- per 7 jam.
14.Flat Bed Truck 3,5 ton Rp. 210.000,- per 7 jam.
15.Crane Truck 1,5 ton Rp. 350.000,- per 7 jam.
16.Bulldozer Mini 10 ton Rp. 350.000,- per 7 jam.
17.Concrete Mixer 250 liter Rp. 75.000,- per 7 jam.
18.Plate Compactor 5 HP Rp. 41.000,- per 7 jam.
19.Asphalt Sprayer 200 liter Rp. 75.000,- per 7 jam.
20.Ketel Asphalt 200 liter Rp. 110.000,- per 7 jam.
21.Air Compresor 125 CPM Rp. 80.000,- per 7 jam.
22.Genset 30 KWH Rp. 150.000,- per 7 jam. F. Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :
1.Han Bor Rp. 25.000, - per meter.
2.Sondir Rp.200.000, - per titik.
3.Job Mix Formula Agregat Rp.150.000, - per laporan.
4.Job Mix Formula Beton Rp.150.000, - per laporan.
5.Job Mix Formula Marshall Rp.150.000, - per laporan.
6.Pengujian Tanah Rp.150.000, - per sampel.
7.Pengujian Pasir Rp.150.000, - per sampel.
8.Pengujian Los anggles Rp. 30.000, - per sampel. 6
9.Pengujian Kadar aspal Rp. 30.000, - per sampel.
10.Corrdrille Rp. 30.000, - per titik.
11.DCP (CBR Lap) Rp. 15.000, - per titik.
12.Sand Cone Rp. 15.000, - per titik.
13.Pengujian Kubus Beton Rp. 15.000, - per sampel.
14.Pengujian Marshall Rp. 15.000, - per sampel.
15.Pengambilan Sample Rp. 10.000, - per sampel. G. Pemakaian Kendaraan Angkutan :
1.Truck (Single Ban) Rp.300.000,- per 7 jam.
2.Truck (Double Ban) Rp.350.000,- per 7 jam.
3.Pick Up Rp.150.000,- per 7 jam.
4.Bus Rp.350.000,- per 7 jam. H. Pemakaian sarana dan prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan : 1) Aula + 100 buah kursi : a) Siang b) Malam c) Siang dan Malam Rp.2.000.000,- per hari. Rp.2.200.000,- per hari. Rp.2.500.000,- per hari. 2) Ruang Laboratorium Komputer: a) Siang b) Malam c) Siang dan Malam Rp.2.000.000,- per hari. Rp.2.200.000,- per hari. Rp.2.500.000,- per hari. 3) Ruang Kelas : a) Siang b) Malam c) Siang dan Malam Rp.500.000,- per hari. Rp.550.000,- per hari. Rp.600.000,- per hari. 4) Ruang Makan : a) Siang b) Malam c) Siang dan Malam Rp.500.000,- per hari. Rp.550.000,- per hari. Rp.600.000,- per hari. 5) Perlengkapan Gedung : a) Kursi Bertangan b) Kursi Tidak Bertangan c) Kursi Kuliah d) Kursi Besi Rp.5.000,- per buah per hari. Rp.3.000,- per buah per hari. Rp.5.000,- per buah per hari. Rp.3.000,- per buah per hari. 6) Bus Diklat kapasitas 20 org Rp.1.800.000,- per hari. 7) Stand Informasi diklat (4mx6m) Rp. 500.000,- per kegiatan 8) Kamar Asrama Rp. 250.000,- per hari. 9) Ruang Tamu Rp. 600.000,- per hari. I. Pemakaian Stand Reklame : Pemakaian stand reklame Rp.5.000,- per m² per hari.

(3)Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf G, paling singkat 7 (tujuh) jam. 7

3.Diantara Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ditambahkan satu Pasal yakni Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf B angka 3 butir e) dan f) mulai berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Mei 2015 BUPATI BULUNGAN, Ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, Ttd. SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Sulistia Widarti, SH Pembina / IVa Nip.196509301998032001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 2/2015 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, jo Peratuan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014, yang menganut prinsip- prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi, efisiensi serta efektifitas pemungutan retribusi. Namun demikian bukan berarti beberapa jenis pelayanan yang tidak diatur retribusinya dalam Peraturan Daerah dimaksud tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Mengingat dalam perkembangannya pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya terhadap pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pada Pasar Induk dan Kantor Pendidikan dan Pelatihan maka dalam rangka kesinambungan pemeliharaan aset-aset daerah dimaksud, dan dalam rangka mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam pemeliharaannya tentunya diharapkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran atas pemakaian fasilitas dimaksud. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memndang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 77A

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 77A

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2014