DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 mengatur mengenai perubahan yang dilakukan terhadap APBD Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2017. eraturan Daerah ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan yang diperlukan dalam anggaran daerah agar dapat lebih responsif terhadap kondisi aktual dan kebutuhan daerah yang berkembang, serta untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/EV/K.9/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875).
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, semula berjumlah Rp. 1.199.944.525.126,66 bertambah sejumlah Rp. 38.450.464.345,04 sehingga menjadi Rp. 1.238.394.989.471,70 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah :
1. 1.Semula Rp.1.014.462.484.598,55
2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 8.115.115.228,45) Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.006.347.369.370,10 4
b.Belanja :
1. 1.Semula Rp.1.199.944.525.126,66
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 38.450.464.345,04 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.238.394.989.471,70 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 232.047.620.101,60)
c.Pembiayaan :
1. 1.Penerimaan : a) Semula Rp. 185.482.040.528,11 b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.565.579.573,49 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 237.047.620.101,60
2. 2.Pengeluaran : a) Semula Rp. NIHIL b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00, Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.232.047.620.101,60 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL
3. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah :
  1. 1.Semula Rp.76.528.019.500,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00 . Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.81.528.019.500,00
2. b.Dana Perimbangan :
  1. 1.Semula Rp. 798.010.805.338,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 33.972.893.228,00) Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp. 764.037.912.110,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
  1. 1.Semula Rp. 139.923.659.760,55
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 20.857.777.999,55 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.160.781.437.760,10
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah :
  1. 1.Semula Rp. 10.151.150.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil ; Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.10.151.150.000,00 5
2. b.Retribusi Daerah :
  1. 1.Semula Rp. 7.436.869.500,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil ; Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 7.436.869.500,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
  1. 1.Semula Rp. 16.800.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 21.800.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
  1. 1.Semula Rp. 42.140.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL , Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp.42.140.000.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil :
  1. 1.Semula Rp.193.482.608.338,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp.35.135.211.228,00). Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.158.347.397.110,00
2. b.Dana Alokasi Umum :
  1. 1.Semula Rp.474.297.533.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.165.941.000,00). Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.470.131.592.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus :
  1. 1.Semula Rp.130.230.664.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.328.259.000,00. Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.135.558.923.000,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. NIHIL
2. b.Dana Darurat :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. NIHIL
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak :
  1. 1.Semula Rp. 29.362.534.746,55
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.236.566.532,45 Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp. 31.599.101.279,00 6
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
  1. 1.Semula Rp.92.853.125.014,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp.2.764.817.532,90) Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 90.088.307.481,10
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :
  1. 1.Semula Rp.17.708.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.386.029.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan Rp. 39.094.029.000,00
  3. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung :
  1. 1.Semula Rp. 689.957.374.613,69
  2. 2.Bertambah/(Berkuran g) (Rp. 21.739.229.450,80) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.668.218.145.162,89
2. b.Belanja Langsung :
  1. 1.Semula Rp.509.987.150.512,97
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 60.189.693.795,84 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.570.176.844.308,81
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.Semula Rp.502.446.548.779,29
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 17.565.248.159,00) Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp.484.881.300.620,29
2. b.Belanja Bunga :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -
3. c.Belanja Subsidi :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. -
4. d.Belanja Hibah :
  1. 1.Semula Rp. 54.306.555.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.803.921.000,00) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.52.502.634.000,00 7
5. e.Belanja Bantuan Sosial :
  1. 1.Semula Rp. 500.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. -
7. g.Belanja Bantuan Keuangan :
  1. 1.Semula Rp.130.704.270.834,40
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 2.370.060.291,80) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.128.334.210.542,60
8. h.Belanja Tidak Terduga :
  1. 1.Semula Rp.2.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.Semula Rp. 73.985.453.436,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 9.059.194.268,00 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp.83.044.647.704,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa :
  1. 1.Semula Rp.281.600.088.460,97
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 34.215.825.350,84 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 315.815.913.811,81
3. c.Belanja Modal :
  1. 1.Semula Rp.154.401.608.616,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.914.674.177,00 Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp. 171.316.282.793,00
  3. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
1. a.Penerimaan :
  1. 1.Semula Rp.185.482.040.528,11
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.565.579.573,49 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 237.047.620.101,60 8
2. b.Pengeluaran :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
  1. 1.Semula Rp. 185.482.040.528,11
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.565.579.573,49 Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.237.047.620.101,60
2. b.Pencairan Dana Cadangan :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. NIHIL
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. NIHIL
6. f.Penerimaan Piutang Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL 9
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL , Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
3. c.Pembayaran Pokok Hutang :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
  3. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
h.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
k.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 10
l.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
m.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
1. 6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 Oktober 2017 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttdttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 28/3/2017 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, JOTAM LS, SH. Pembina Tk.I / IVb Nip.196305061992031009 11 NO N A M A JABATAN PARAF 1 Ingkong Ala, SE., M.Si Wakil Bupati 2 Drs. Syafril Sekretaris Daerah 3 Drs. Kornelis Elbaar, M.Si Asisten Administrasi Umum 4 P. Tumanggor, SE., MM Kepala BPKAD 5 Jotam L Sallata, SH, MM Kepala Bagian Hukum

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016