DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

eraturan Daerah ini mengatur tentang: Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah: 1) Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a; 2) Ketentuan Pasal 2 diubah; 3) Ketentuan Pasal 6 diubah; 4) Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah; 5) Di antara huruf g dan huruf h Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf; 6) Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah; 7) Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah; 8) Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); 9) Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah; 10) Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah; 11) Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah; 12) Ketentuan Pasal 43 diubah; 13) Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 46 diubah; 14) Ketentuan ayat (3) Pasal 50 diubah; 15) Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah; 16) Ketentuan Pasal 52 diubah; 17) Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 53A. Pasal 2: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan merupakan salah satu alat kelengkapan ekonomi daerah dibidang keuangan dan perbankkan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan taraf hidup masuarakat.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor SALINAN 2 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 18);
b.Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7); diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bulungan.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perusda BPR adalah Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan daerah.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan. 9a. Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang OJK.
10.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kantor Pusat Perusda BPR berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Perusda BPR dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari OJK.
(3)Perusda BPR dapat membuka Kantor Kas dalam wilayah Kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari OJK.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perusda BPR menyelenggarakan usaha-usaha: 5
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
2. b.memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah; dan
3. c.menempatkan dananya pada bank lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perusda BPR dilarang menyelenggarakan usaha-usaha:
1. a.menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. b.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. c.melakukan penyertaan modal; dan
4. d.melakukan usaha perasuransian.
  1. 4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perusda BPR dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama
(2)Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan nonBank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR.
(3)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bertempat tinggal tetap di tempat kedudukan Kantor Pusat Perusda BPR.
(4)Antar sesama anggota Direksi dan/atau antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(5)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, secara langsung maupun tidak langsung pada Perusda BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusda BPR.

5.Di antara huruf g dan huruf h Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ga, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 15

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki keahlian di bidang pengelolaan perbankan;
b.memiliki pengalaman dibidang perbankan, perkreditan atau pernah magang di perbankan sekurang-kurangnya 2 tahun;
c.mempunyai akhlak serta moral yang baik;
d.setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
e.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara;
f.tidak sedang dalam proses hukum baik pidana maupun perdata;
g.memenuhi persyaratan pendidikan sekurang-kurangnya diploma tiga (D3) atau Sarjana Muda; ga. memiliki sertifikat kelulusan Direksi BPR yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi profesi yang diakui pemerintah; dan
h.Telah memperoleh persetujuan dari Bupati.
1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagi berikut:

Pasal 16

(1)Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(2)Sebelum pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada OJK yang proses pengangkatannya sesuai dengan ketentuan OJK.
(3)Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilampirkan keterangan/identitas dari calon Direksi yang bersangkutan berupa:
1. a.sertifikat kompetensi dari lembaga Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui pemerintah.
2. b.surat keterangan calon Direksi tentang tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. c.daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja. 7
4. d.dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan Bupati setelah menerima pertimbangan dari OJK dan segera menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Anggota Direksi.
(5)Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Apabila proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) belum selesai maka Bupati mengangkat Pejabat Sementara.
(2)Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
(4)Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
(5)Pejabat Sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan Perusda BPR Daerah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

8.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
(1a)Dewan Pengawas wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Pengawas
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas. 8

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2)Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3)Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau 1 (satu) Bank Umum.
(4)Bupati dan Wakil Bupati, tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
(5)Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(6)Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan peribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusda BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusda BPR.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi;
3. c.reputasi keuangan; dan
4. d.persyaratan lainnya.
(2)Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perusda BPR.
(3)Anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi serta memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. 9

11.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…