DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Ruang Lingkup RPJMD. Bab 3: Sistematika RPJMD. Bab 4: Visi dan Misi. Bab 5: Pengendalian Evaluasi. Bab 6: Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Bab 7: Ketentuan Peralihan. Bab 8: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13.Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari 4 waktu ke waktu.
14.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1)RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
1. a.manfaat;
2. b.berkeadilan;
3. c.keterpaduan;
4. d.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
5. e.tata kelola pemerintahan yang baik;
6. f.berkelanjutan;
7. g.berwawasan lingkungan;
8. h.efektif dan efisien; dan
9. i.kemandirian.
(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan:
1. a.penjabaran visi dan misi Bupati kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan Program pembangunan daerah; dan
2. b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
b.penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan seluruh Perangkat Daerah. 5

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 5

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

(1)Sistematika RPJMD terdiri atas:
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. c.BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
4. d.BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
5. e.BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
6. f.BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
7. g.BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
8. h.BAB VIII INDIKASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
9. i.BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
10. j.BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
(2)Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 7

(1)Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan untuk periode 2016-2021 sebagai berikut: “Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri”. 6
(2)Misi RPJMD Kabupaten Bulungan untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:
1. a.mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan Nasional.
2. b.mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi.
3. c.meningkatkan aksessibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah.
4. d.Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan perluasan lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis.
5. e.mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera.
6. f.reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi RPJMD.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulungan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulungan.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Ketentuan mengenai RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati berupa RKPD.

Pasal 11

(1)Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bulungan dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
(3)RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. 8

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…