DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Asas dan Prinsip. Bab 3: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bab 4: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah. Bab 5: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Bab 6: Staf Ahli. Bab 7: Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan. Bab 8: Ketentuan Peralihan. Bab 9: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bulungan.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bulungan.
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 3
14.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi. 4

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Tipe A;
6. f.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe C;
7. g.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
13. m.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe B;
15. o.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Tipe B;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B; 5
17. q.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A;
18. r.Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan Dinas Tipe A;
19. s.Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B; dan
20. t.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B.
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan Badan Tipe A;
2. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A;
3. c.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Badan Tipe A; dan
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe B.
(5)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
1. a.Kecamatan Peso merupakan Kecamatan Tipe A;
2. b.Kecamatan Peso Hilir merupakan Kecamatan Tipe A;
3. c.Kecamatan Tanjung Palas merupakan Kecamatan Tipe A;
4. d.Kecamatan Tanjung Palas Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
5. e.Kecamatan Tanjung Palas Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
6. f.Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
7. g.Kecamatan Tanjung Selor merupakan Kecamatan Tipe A;
8. h.Kecamatan Tanjung Palas Tengah merupakan Kecamatan Tipe A;
9. i.Kecamatan Sekatak merupakan Kecamatan Tipe A; dan
10. j.Kecamatan Bunyu merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bagian.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) subbagian. 6

Pasal 6

(1)Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

(1)Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 8

(1)Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

(1)Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

(1)Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. 7 (2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 11

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…