DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV PENGENDALIAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersamasama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam daerah.
8.Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat; 4
2. b.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
3. c.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Maksud ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah:
1. a.Meningkatkan sarana dan prasarana PDAM;
2. b.Meningkatkan cakupan layanan air bersih;
3. c.Meningkatkan kontinuitas, kualitas dan kuantitas;
4. d.Meningkan kinerja PDAM;

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah pada PDAM ditetapkan sebesar Rp.350.000.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
(2)Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dipergunakan dan/atau akan diinfestasikan dan/atau telah dimanfaatkan oleh PDAM baik yang bersumber dari APBD maupun APBD Provinsi Kalimantan Utara dan APBN yang telah di hibahkan kepada Daerah.

Pasal 4

(1)Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada PDAM diatur dalam Keputusan Bupati.
(2)Penyertaan modal yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah maupun yang berasal dari bantuan dan/atau sumbangan pihak ketiga yang telah dihibahkan kepada Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penyertaan modal pada PDAM.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan kepada PDAM.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 6

PDAM diwajibkan untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1)Bupati memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan pada PDAM minimal satu kali dalam setahun.
(2)Penilaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PDAM setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(3)Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.
(4)Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Bupati dapat membebaskan kewajiban Pendapatan Asli Daerah atas Pernyertaan Modal Daerah Apabila Belum Memenuhi cakupan Pelayanan Air bersih Sebesar 80 % persen dari luas wilayah Cakupan daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Maret 2019 BUPATI KABUPATEN BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 36/1/2019 6 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, JOTAM L. SALLATA,SH.,MM Pembina TK.I / IV.b NIP. 19630506 199203 1 009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…