DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Bab III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab IX TKPRD Bab X Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Bab XI Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041: b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 1 k Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pcmbcntukan Dacrah Tingkat H di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18201 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217561: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573): Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 4. 5. 6. 4 Republik Indonesia Nomor 6042):

7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2021-2041.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7.Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. N 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana Pemanfaatan Ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang. Zonasi adalah pembagian Kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi. 8. 9. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Daerah Irigasi, yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidava. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Outline adalah delineasi rencana penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana Pola Ruang RTRW. Kawasan Budidaya adalah wilavah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengclolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian wilayah Daerah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Daerah di bidang ekonomi, sosial 4 1 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. budaya. sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertaninan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keRuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya :ebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh sccara alamiah maupun yang scngaja ditanam. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai rencana Tata Ruang dan rencana Tata bangunan dan lingkungan. Kocdfisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah sangka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana Tata bangunan dan lingkungan. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah sangka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai scsuai rencana Tata Ruang dan rencana Tata bangunan dan lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyclcnggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bulungan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di Daerah. Inscntif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 42. 43. 44. 47. 48. 49. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau kegiatan. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bufjer Zone adalah kawasan penyangga atau penjaga zona inti. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. 45

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 2

Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Daerah mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan terdiri atas: Kecamatan Peso: Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat,Oo Tp Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu.

(2)Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada 2”09'19" - 3”34'49" lintang utara, 116”04'41" - 117”5756" bujur timur.
(3)Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 1.393.401 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus satu) hektar, yang merupakan wilayah perencanaan dengan mengacu pada garis batas Daerah dengan Kabupaten perbatasan. (4 Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kaiimantan Utara:
2. b.sebelah selatan dengan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur:
3. c.sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan
4. d.sebelah timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. e. t

Pasal 3

Lingkup pengaturan Penataan Ruang wilayah Daerah terdiri atas:

a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah, rencana Struktur Ruang wilayah Daerah, rencana Pola Ruang wilayah Daerah, penetapan Kawasan strategis wilayah Daerah: arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah. b. c. e. £

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan didukung aksesibilitas infrastruktur dan teknologi guna L mewujudkan Daerah yang berdaya saing serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 5

Kebijakan dalam pengembangan wilayah Daerah, terdiri atas: a. pengembangan pusat pemerintahan yang modern yang memnfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat:

b.pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat Daerah: C. peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan Daerah vang berdaya saing, dan
d.perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya alam di Daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Strategi untuk pengembangan pusat pemerintahan yang modem yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.membangun dan mengembangkan Kawasan pusat pemerintahan yang didukung dengan prasarana dan sarana penunjang pelavanan administrasi yang terpadu dan terintegrasi:
2. b.membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pelayanan umum dan pelayanan sosial pada pusat pelayanan kegiatan di perkotaan dan perdesaan, dan Cc. mengembangkan pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya sebagai penunjang kegiatan masyarakat.
(2)Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengeloiaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: L
(3)membangun dan mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di perkotaan dan di luar perkotaan di Daerah demi pemerataan sumber penghidupan ekonomi penduduk: mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan Kawasan industri sebagai fasilitas pengelolaan hasil produksi sumberdaya alam hutan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan: meningkatkan pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi: membangun Kawasan Agropolitan pada Kawasan pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antar wilayah yang didukung dengan infrastruktur pertanian dan distribusi logistik yang baik, memfasilitasi pengembangan food estate sebagai lahan produksi pangan Daerah dan tingkat regional, dan memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor pertambangan guna mengolah komoditas Daerah. a b. e. f£ Strategi untuk peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan Daerah yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
1. a.meningkatkan aksesibilitas jaringan yang menghubungkan ibukota Daerah dengan seluruh wilayah kecamatan: meningkatkan dan membangun jaringan Jalan yang memberikan akses pada Kawasan Strategis dan Kawasan sentra produksi: meningkatkan sarana transportasi perairan darat sebagai alternatif transportasi darat: membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada Kawasan Strategis dan sentra produksi, membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan, membangun. mcningkatkan dan memelihara jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian guna mendukung kegiatan pertanian, rencana agropolitan, dan pengembangan food estate serta infrastruktur sumber daya air lainnya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan dan perlindungan terhadap daya rusak air, menyediakan dan meningkatkan infrastruktur kegiatan perikanan dan aksesibilitasnva ke sentra produksi perikanan: dan mengembangkan jaringan prasarana energi, jaringan prasarana telekomunikasi, dan jaringan prasarana pendukung permukiman secara b. c. e. f 8 h. 1
(4)merata untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kegiatan penduduk. Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya alam di Daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: A. meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian Kawasan hutan budidaya, meningkatkan perlindungan terhadap Kawasan hutan sebagai Kawasan konservasi dan pusat penelitian dan pengembangan ekosistem hutan: memfasilitasi keberadaan hutan adat dan perhutanan sosial bagi kegiatan masyarakat di Daerah, melestarikan dan memanfaatkan Kawasan hutan mangrove, merencanakan dan mengembangkan Kawasan hutan sebagai fungsi ekologis di perkotaan sebagai bagian dari RTH, memenuhi kebutuhan RTH seluas 30X (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan vang terdiri dari RTH publik sebesar 2026 (dua puluh persen), dan RTH privat sebesar 106 (sepuluh pcrscn), menjaga keberadaan pertanian pangan, melindungi ekosistem perairan pada Kawasan sumber daya perikanan agar terhindar dari degradasi dan penurunan produktivitas: merevitalisasi ekosistem perairan pada Kawasan sumber daya perikanan yang sudah terdegradasi: mcngcmbangkan wisata minat khusus pada aspek lingkungan hidup dan bahari: mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata, mengembangkan pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dengan berpedoman pada prinsip lingkungan hidup vang berkelanjutan, mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya, mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur mendukung kegiatan wisata, dan mengembangkan prasarana dan sarana pada obyek daya tarik wisata. b. d. e. £ 1. k 1 m. o.
(1)

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 7

Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah meliputi: Lt

(2)
(1)(2
(3)
(4)
(5)
(6)
1. a.sistem perkotaan: dan
2. b.sistem jaringan prasarana. Rencana Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1| digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sistem perkotaan di Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.PKW,
b.PKL,
c.PPK, dan
d.PPL. PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas PKW Perkotaan Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor. PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (lj| huruf b, terdiri atas:
a.PKL Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan
b.PKL Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur. PKL Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara:
a.PKL Bunyu Tengah di Kecamatan Bunyu:
b.PKL Long Bia di Kecamatan Peso: dan C. PKL Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a.PPK Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat,
b.PPK Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Cc. PPK Long Tungu di Kecamatan Peso Hilir,
d.PPK Tanjung Palas Hilir di Kecamatan Tanjung Palas: dan
e.PPK Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: PPL Long Buang di Kecamatan Peso, PPL Long Lian di Kecamatan Peso, PPL Long Peso di Kecamatan Peso: PPL Lepak Aru di Kecamatan Peso: PPL Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir, PPL Long Telenjau di Kecamatan Peso Hilir: PPL Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas, PPL Antutan di Kecamatan Tanjung Palas: PPL Mara Satu di Kecamatan Tanjung Palas Barat: "rm pang f £ j-. PPL Tanjung Selor Timur di Kecamatan Tanjung Selor,
k.PPL Tanjung Agung di Kecamatan Tanjung Palas Timur, ll PPL Wono Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Timur:
m.PPL Pura Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur:
n.PPL Siva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Oo. PPL Panca Agung di Kecamatan 'Tanjung Palas Utara:
p.PPL Ruhui Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Utara: g- PPL Ardi Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Utara:
r.PPL Sekatak Bcngara di Kecamatan Sekatak, dan
s.PPL Bunyu Timur di Kecamatan Bunyu.

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi: b. sistemjaringan energi: Cc. sistem jaringan telekomunikasi:
d.sistcm jaringan sumber daya air, dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi darat:
b.sistem jaringan transportasi laut: dan C. sistem jaringan transportasi udara.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…