DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.813.401.363.563,65 dan realisasi belanja sebesar Rp1.667.761.070.648,59, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp528.070.128.523,89. Peraturan ini juga memuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 4. 1953 tentang Perpanjangan Pembentukal Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan l,embaran Negara Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:rbahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Eva.luasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahlun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178rl; 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca:
4. d.laporanoperasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan. (21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (f) huruf a, terdiri atas:

a.pendapatan
b.belanja surplus / (defisit)
c.pembiayaan daerah
l.penerimaan pembiayaan
1. 2.pengeluaran pembiaYaan pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp 1.8 13.40 1.363.563,65 Rpl.667 .7 6 1.070. 648,59 Rp 145.640.292.915,06 Rp 382.429.835.608,83 Rp O,00 Rp 382.429.835.608,83 Rp 528.o70.12a.523,49

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp306.39 1.5 I 2.57 1,65 dengan rincian:
1. 1.anggaran pendapatan : Rp 1.507.009.850.992,00 setelah perubahan
2. 2.realisasi :Rp 1.813.401.363.563,65 selisihlebih/(kurang) : Rp 306.391.512.571,65
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp22 I.67 8.695.905,4 1 ) dengan rincian:
1. 1.anggaran belanja : Rp 1.889.439.766.554,00 setelah perubahan
2. 2.realisasi : Rp I.667.761.070.648,59 selisih lebih/(kurang) : (Rp 22L.678.695.905,41)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp528.070.2 08.47 7,06 dengan rincian:
1. 1.surplus/deficit setelah : (Rp 382.429.915.562,00) perubahan
2. 2.realisasi : Rp 145.640.292.915,06 selisih lebih/(kurang) : Rp 528.070 .208.477,06
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp79.953, 1 7) dengan rincian:
1. 1.anggaran penerimaan : Rp 382,429.915.562,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi : Rp 382.429.835.608,83 selisih lebih/(kurang) : (Rp 79.953,171
e.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp79.953, l 7) dengan rincian:
1. 1.anggaran pembiayaan : Rp382.429.915.562,00 neto
2. 2.realisasi : Rp 382.429.835.608,83 selisih lebih/(kurang) : (Rp 79.953,L71

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 3l Desem

a.saldo anggaran lebih awal
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA)
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
e.lainlain
f.saldo anggaran lebih akhir sebagaimana dimaksud ber 2O23, terdiri atas: Rp382.429.915.561,63 Rp382.429.835.608,83 Rp528.070.128.523,89 (Rp 7e.es2,8ol Rp 0,00 Rp528.070.128.523,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 3l Desember 2023. terdiri atas:

a.aset : Rp6.480.433.59a.442,6O
b.kewajiban : Rp 94.232.034.420,97
c.ekuitas : Rp6.386.20I.564.O2I,63

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2023, terdiri atas:

a.pendapatan : Rp2.138.05O.I59.8O4,22
b.beban : Rp1.555.551.473.47I,26
c.surplus/(defisit) : Rp 582.498.6a6332,96

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2023.terdiri atas:

a.Saldo Awal Kas di BUD, Kas di : Rp382.429.915.561,63 Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnva per l januari 2023
b.arus Kas dari aktifitas operasi
c.arus Kas dari aktifitas investasi
d.arus Kas dari aktifitas pendanaan
e.arus Kas dari aktivitas transitoris
f.Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya per 31 Desember 2023
g.kas di bendahara penerimaan
h.saldo akhir kas per 31 Desember 2023
a.ekuitas awal
b.surplus/ (defisit) laporan operasional
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir Rp563 .727 .7 3I .9O8,12 (Rpa05. 1 03.893.7 24,251 Rp 0,00 {Rp 79.9s2,8o1 Rp 541.053.673.792,7O Rp 0,00 Rp541.053.673.792,7o RpS.7 7 O. 19 4.a92.8r 4,7 | Rp 582.498.686.332,96 Rp 33.507.984.873,96 Rp6.386.20 1.564.02 1,63

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf f, per 31 Desember 2023, terdiri atas:

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan Reaiisasi Anggaran (LRA) terdiri Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI L Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV m. n. atas; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangal; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; o. p. q. f s. Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XWII l,ampiran XIX
t.Lampiran XX Lampiran XX.1 Lampiran XX.2
u.Lampiran XXI Lampiraa XXI.1 Lampiral XXI.2 Lampiran XXI.3 Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka pendek; Daftar Kewajiban Jangka panjang; Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 d,an Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Ikhtisar Laporan Keualgan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keualgan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Dokumen Pendukung/Informasi l,ainnya terdiri atas; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending); Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan Lampiran XXI.4 Lampiran XXI.S Lampiran XXI.6 Lampiran XXI.7 Lampiran XXI.S Lampiran XXI.9 pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri; Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program Prioritas daerah; Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan Program Prioritas kabupaten/kota; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatanpenghapusan kemiskinan ekstrem; Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e- purclwsing; dan Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD). Pasal 1 1 Lampiran XXI.10 Lamoiran XXI.I1 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (21, terdiri atas:
a.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX'l; dan
b.ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2O23 dia,|'x dengan Peraturan Bupati'

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…