DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bulungan, dengan mencakup pencegahan penyalahgunaan, rehabilitasi korban, koordinasi kerjasama, sumber dana dan pembiayaan, serta sosialisasi dan edukasi. Peraturan ini penting untuk membangun sistem yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah penyalahgunaan zat di tingkat daerah, dengan tujuan akhir untuk mengurangi prevalensi dan dampak sosial dari penyalahgunaan tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di Kabupaten Bulungan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 3
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/ XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan.
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 20); 5
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BULUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 6 mental dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
8.Bahan Adiktif Lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika termasuk minuman keras yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9.Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
10.Penyalahgunaan adalah penggunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
12.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dari ketergantungan.
13.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
14.Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15.Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
16.Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat guna menyelenggarakan 7 rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
17.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
18.Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dalam keadaan ketergantungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
(2)Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
2. b.penyalahguna; dan/atau
3. c.pecandu.

Pasal 3

Penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya bertujuan untuk :

a.melindungi, mengindarkan dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
b.memberikan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; dan
c.meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; 8

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pencegahan;
b.rehabilitasi;
c.kewenangan;
d.pembiayaan;
e.pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pemantauan dan evaluasi;
h.peran masyarakat;
i.penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
(2)Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pencegahan primer;
2. b.pencegahan sekunder; dan
3. c.pencegahan tersier.

Pasal 6

(1)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan upaya mengindarkan seseorang agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
(2)Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan upaya menghindarkan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya agar tidak mengalami ketergantungan.
(3)Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan upaya menghindarkan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang sudah pulih dari ketergantungan setelah menjalani rehabilitasi agar tidak mengalami kekambuhan. 9

BAB IV

REHABILITASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
(2)Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 8

Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

1.rehabilitasi medis; dan
2.rehabilitasi sosial.

Pasal 9

(1)Rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan di lembaga rehabilitasi medis.
(2)Lembaga rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 10

(1)Lembaga rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
(3)Permohonan persetujuan diajukan oleh pimpinan lembaga rehabilitasi medis kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagai berikut :
1. a.salinan/fotokopi izin yang masih berlaku; 10
2. b.profil lembaga rehabilitasi medis yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan rehabilitasi medis yang akan diberikan; dan
3. c.identitas lengkap pemohon.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…