DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERSYARATAN PERANGKAT DESA BAB III PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB V ALIH JABATAN PERANGKAT DESA BAB VI PEMBERHENTIANDAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA BAB VII PENGANGKATAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang SALINAN 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinas yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masayarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan. 3
2.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7.Unsur staf Perangkat Desa adalah unsur staf untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/atau Kepala Kewilayahan.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Bebas Narkoba;
2. b.Bukan anak/istri/suami/saudara/ayah/ibu dari Kepala Desa;
3. c.Mampu meng-operasikan computer/laptop minimal program Office (Word, Excel);
4. d.Tidak pernah diberhentikan dari perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa atau melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 4
(4)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
1. a.Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
2. b.Surat keterangan tanda penduduk;
3. c.Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
4. d.Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
5. e.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
6. f.Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
7. g.Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
8. h.Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
(5)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
1. a.Surat keterangan bebas narkoba dari pejabat yang bewenang;
2. b.Surat pernyataan Bukan anak/istri/suami/saudara/ayah/ibu dari Kepala Desa;
3. c.Surat keterangan tidak pernah diberhentikan dari perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa; dan/atau
4. d.Surat keterangan tidak pernah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dari Camat setempat.
5. e.Surat Keterangan Catatan Kepolisian berkelakuan baik;
6. f.Surat keterangan dari pejabat yang berwenang, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.Surat keterangan dari pejabat yang berwenang, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
8. h.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup. 5

Pasal 3

(1)Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah.
(2)Dalam hal Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa,yang bersangkutan di bebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 4

(1)Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat Desa dari unsur Pemerintah Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 orang dengan Keputusan Kepala Desa;
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang Sekretaris, dan minimal 1(satu) orang anggota;
(3)Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penjaringan Calon Perangkat Desa dengan memasang pengumuman di tempat umum selama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang satu kali selama 7 (tujuh) hari kerja;
(4)Perpanjangan satu kali sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan apabila tidak ada yang mendaftar sebagai calon perangkat desa atau tidak ada yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
(5)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa, dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong karena diberhentikan;
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

Pasal 5

(1)Tim sebagaimana dimaksud Pasal 4 melakukan Penyaringan terhadap dokumen administrasi persyaratan calon Perangkat Desa;
(2)Hasil penyaringan dokumen persyaratan administrasi calon perangkat desa diumumkan dipapan pengumuman kantor desa;
(3)Tes tertulis maupun wawancara dilaksanakan oleh unsur Kecamatan setempat atau instansi yang membidangi urusan pemerintahan desa;
(4)Materi tes tertulis dan wawancara dipersiapkan oleh instansi yang membidangi urusan pemerintahan desa; 6
(5)Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;
(6)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen penyaringan diterima.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Kepala Desa berwenang mengangkat Perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Camat;
(2)Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;
(3)Dalam hal Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan terhadap bakal calon perangkat desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali untuk mengisi calon perangkat desa yang ditolak;
(4)Dalam hal Camat tidak memberikan rekemondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa;
(5)Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan perangkat desa dalam rangka penyegaran dan kelancaran tata kelolah pemerintah desa;
(2)Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur dalam sekretariat, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan pelaksana kewilayahan;
(3)Alih jabatan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili perangkat desa.

BAB VI

PEMBERHENTIANDAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri;atau
3. c.Diberhentikan. 7
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
1. a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.Berhalangan tetap;
3. c.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
4. d.Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(3)Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d dikenai sanksi admnistratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(4)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 9

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
b.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;dan
c.Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

BAB VII

PENGANGKATAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
(2)Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian unsur staf Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
(2)Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 8
(3)Perangkat desa yang bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…