DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Keanggotaan BPD, Bab III Pengisian Anggota BPD Antarwaktu, Bab IV Kelembagaan BPD, Bab V Peraturan Tata Tertib BPD, Bab VI Fungsi Dan Tugas BPD, Bab VII Hak, Kewajiban Dan Wewenang BPD, Bab VIII Larangan Anggota BPD, Bab IX Pemberhentian Anggota BPD, Bab X Hubungan BPD Dengan Lembaga Desa Yang Lain, Bab XI Sekretariat Dan Alat Kelengkapan BPD, Bab XII Pembinaan Dan Pengawasan, Bab XIII Pendanaan, Bab XIV Ketentuan Peralihan, Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820); SALINAN SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9.Wilayah adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses pemantauan dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama–sama tokoh atau pemuka masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
13.Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan atau undangan yang hadir dalam Musyawarah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPD;
b.pengisian anggota BPD antarwaktu;
c.kelembagaan BPD;
d.peraturan tata tertib BPD;
e.fungsi dan tugas BPD;
f.hak, kewajiban dan wewenang BPD;
g.larangan anggota BPD;
h.pemberhentian anggota BPD;
i.hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
j.sekretariat dan alat kelengkapan BPD;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pendanaan.

BAB III

PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau Musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Selain memperhatikan jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jumlah anggota BPD juga memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 4

Pengisian anggota BPD dilakukan dengan memenuhi unsur:

a.pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa adalah sebanyak 4 (empat) wilayah keterwakilan.
2. b.jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 5.000 jiwa adalah sebanyak 6 (enam) wilayah keterwakilan.
3. c.jumlah penduduk di atas 5.000 jiwa adalah sebanyak 8 (delapan) wilayah keterwakilan.
(5)Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh panitia pengisian anggota BPD.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban, wewenang serta tata kerja panitia diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(4)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundur pelaksanaannya apabila terjadi keadaan atau kondisi yang bersifat darurat dan untuk kepentingan umum, yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan.
(5)Keadaan atau kondisi yang bersifat darurat dan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dan/atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 9

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.Musyawarah perwakilan; dan/atau
2. b.proses pemilihan langsung.
(2)Jenis mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.
(3)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, calon anggota BPD dipilih dalam proses Musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(4)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, calon anggota BPD dipilih secara langsung oleh unsur masyarakat dalam wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih.
(5)Calon anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 10

(1)Bakal calon anggota BPD ditentukan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang dari masing-masing wilayah keterwakilan.
(2)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang anggotanya harus gasal, terdiri atas:
1. a.ketua rukun warga;
2. b.ketua rukun tetangga;
3. c.paling banyak 2 (dua) orang tokoh masyarakat;
4. d.1 (satu) orang tokoh perempuan; dan
5. e.1 (satu) orang tokoh pemuda.
(3)Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang diikuti oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 11

(1)Bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan dari masing-masing wilayah keterwakilan ditentukan 1 (satu) orang secara Musyawarah Mufakat.
(2)Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang jumlahnya harus gasal, terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. b.1 (satu) orang pengurus Posyandu; dan
3. c.paling banyak 2 (dua) orang tokoh perempuan.
(3)Panitia pengisian anggota BPD selanjutnya menyelenggarakan pemilihan unsur wakil perempuan hasil dari Musyawarah Mufakat di tingkat wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh unsur perempuan tingkat Desa.
(4)Unsur perempuan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlahnya harus gasal, terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa;
2. b.1 (satu) orang pengurus Posyandu; dan
3. c.paling banyak 2 (dua) orang tokoh perempuan.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…