DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai mengenai tarif atau biaya yang dikenakan kepada perusahaan atau entitas yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dengan mencakup penetapan tarif retribusi, kewajiban pembayaran, persyaratan dan izin, penggunaan dana, pengawasan, dan kebijakan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola penggunaan tenaga kerja asing di suatu daerah dengan adil, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari penggunaan tenaga kerja asing dapat dikelola dengan baik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
4.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
6.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
7.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan RPTKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
8.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
9.Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
10.Masa Retribusi PTKA adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi PTKA sebagai objek jenis pelayanan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PTKA dipungut Retribusi atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Pasal 3

Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh perpanjangan pengesahan RPTKA.
(2)Subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi PTKA.
(3)Dikecualikan sebagai subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberi Kerja TKA untuk:
1. a.instansi Pemerintah;
2. b.perwakilan negara asing;
3. c.badan internasional;
4. d.lembaga sosial;
5. e.lembaga keagamaan; dan
6. f.jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PTKA digolongkan dalam jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Besarnya Retribusi PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi PTKA.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
(2)Biaya penyelenggaraan Pengesahaan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.meliputi validasi pembayaran DKPTKA;
2. b.pembinaan;
3. c.pengawasan di lapangan;
4. d.penegakan hukum;
5. e.penatausahaan;
6. f.biaya dampak negative dari Pengesahan RPTKA;
7. g.perpanjangan; dan
8. h.kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Besaran tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US$ 100,00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan.
(3)Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi PTKA oleh Wajib Retribusi PTKA.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi PTKA ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan hukum dan perekonomian.
(3)Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1)Masa Retribusi PTKA sesuai dengan jangka waktu berlakunya Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
(2)Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA online.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…