DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang perubahan APBD Kabupaten Bulungan TA 2023, yang semula berjumlah Rp1.539.954.165.156,- bertambah sebesar Rp349.485.601.398,- sehingga menjadi Rp1.889.439.766.554,-.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 8 Agustus 2023; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, semula berjumlah Rp1.539.954.165.156,- bertambah sebesar Rp349.485.601.398,- sehingga menjadi Rp1.889.439.766.554,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah:

a.Semula Rp1.424.954.165.156,-
b.Bertambah/(Berkurang) Rp 82.055.685.836,- Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp1.507.009.850.992,-
1. 2.Belanja Daerah:
a.Semula Rp1.539.954.165.156,-
b.Bertambah/(Berkurang) Rp 349.485.601.398,- Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.889.439.766.554,-
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan Pembiayaan: 1) Semula Rp115.000.000.000,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp267.429.915.562,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp382.429.915.562,-
b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula Rp NIHIL 2) Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp NIHIL Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp382.429.915.562,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah:
1. 1.Semula Rp163.309.601.931,-
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 4.001.403.619,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp167.311.005.550,-
b.Pendapatan Transfer:
1. 1.Semula Rp1.261.644.563.225,-
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 78.054.282.217,- Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp1.339.698.845.442,-
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
1. 1.Semula Rp NIHIL
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp HIHIL . Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah:
2. b.Retribusi Daerah:
  1. 1.Semula Rp 7.515.548.631,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 4.467.403.619,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp11.982.952.250,-
  3. 1.Semula Rp53.545.030.000,-
  4. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 405.000.000,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp53.950.030.000,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
  1. 1.Semula Rp11.500.000.000,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp11.500.000.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
  1. 1.Semula Rp90.749.023.300,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp 871.000.000,-) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp89.878.023.300,-
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat:
  1. 1.Semula Rp1.214.920.245.000,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp1.214.920.245.000,-
2. b.Transfer Antar Daerah:
  1. 1.Semula Rp 46.724.318.225,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 78.054.282.217,- Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp124.778.600.442,-
(3)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah:
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. NIHIL
2. b.Dana Darurat:
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. NIHIL
3. c.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasional:
1. 1.Semula Rp 984.994.999.468,-
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 212.044.860.626,- Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp1.197.039.860.094,-
b.Belanja Modal:
1. 1.Semula Rp360.708.445.688,-
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp123.351.841.772,- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp484.060.287.460,-
c.Belanja Tidak Terduga:
1. 1.Semula Rp 8.000.000.000,-
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 7.880.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp15.880.000.000,-
d.Belanja Transfer:
1. 1.Semula Rp186.250.720.000,-
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 6.208.899.000,- Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp192.459.619.000,-

Pasal 6

(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai:
  1. 1.Semula Rp 509.705.187.001,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 68.392.946.909,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 578.098.133.910,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa:
  1. 1.Semula Rp 383.820.976.247,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 93.565.207.259,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp477.386.183.506,-
3. c.Belanja Bunga:
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. NIHIL
4. d.Belanja Subsidi:
  1. 1.Semula Rp1.000.000.000,-.
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp1.000.000.000,-. Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp2.000.000.000,-
5. e.Belanja Hibah:
  1. 1.Semula Rp 89.967.837.380,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 48.261.874.999,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 138.229.712.379,-
6. f.Belanja Bantuan Sosial :
  1. 1.Semula Rp. 500.998.840,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 824.831.459,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp1.325.830.299,-
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp162.000.000,- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp162.000.000,-
2. b.Belanja Modal Peralatan Mesin:
  1. 1.Semula Rp56.925.043.769,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp41.767.450.992,- Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah perubahan Rp98.692.494.761,-
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung:
  1. 1.Semula Rp92.242.485.301,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 7.453.633.723,- Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp 99.696.119.024,-
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:
  1. 1.Semula Rp210.285.850.618,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 65.507.961.558,- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp 275.793.812.176,-
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
  1. 1.Semula Rp1.160.066.000,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp2.406.105.499,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya setelah perubahan Rp3.566.171.499,-
6. f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya:
  1. 1.Semula Rp. 95.000.000,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 6.054.690.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya setelah perubahan Rp 6.149.690.000,-
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1.Semula Rp 8.000.000.000,-
2.Bertambah/(Berkurang) Rp 7.880.000.000,- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp15.880.000.000,-

(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil:
  1. 1.Semula Rp 6.106.058.000,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 6.208.899.000,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp12.314.957.000,-
2. b.Belanja Bantuan Keuangan:
  1. 1.Semula Rp180.144.662.000,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL ,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp180.144.662.000,-

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan:
1. 1.Semula Rp 115.000.000.000,-
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 267.429.915.562,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 382.429.915.562,-
b.Pengeluaran Pembiayaan :
1. 1.Semula Rp NIHIL
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:
  1. 1.Semula Rp115.000.000.000,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp267.429.915.562,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp382.429.915.562,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp NIHIL
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp NIHIL
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp NIHIL
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp NIHIL
6. f.Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Rp NIHILJumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp NIHIL
2. b.Penyertaan Modal Daerah:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp NIHIL
3. c.Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan Rp NIHIL
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp NIHIL
5. e.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL . Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.Lampiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…