DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dimana total APBD berubah dari semula Rp1.937.748.979.012,- menjadi Rp2.373.584.453.342,-. Rincian setelah perubahan meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.845.514.324.818,- dan Belanja Daerah sebesar Rp2.373.584.453.342,-, sehingga terjadi defisit sebesar Rp528.070.128.524,- yang ditutup oleh Pembiayaan Netto dengan jumlah yang sama. Rincian lebih lanjut mengenai perubahan APBD tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, semula berjumlah Rpl.937.748.979.012,- bertambah sebesar Rp435.835.474.330,- sehingga menjadi Rp2.373.584.453.342,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah: Rp NIH IL Rp NIH IL Rp NIH IL Rp 528.070.128.524,- Rpl.641.692.868.893,- Rp 203.821.455.925,- Rpl.845.514.324.818,- Rp 296.056.110.119,- Rp 232.014.018.405,- Rp 528.070.128.524,- NIH IL Rpl.937.748.979.012,- Rp 435.835.474.330,- Rp2.373.584.453.342,- Rp

a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah:
a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah:
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
b.Pendapatan Transfer:
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 169.135.905.145,- Rp 6.295.153.203,- Rp 175.431.058.348,- Rpl.469.046.634.748,- Rp 197.526.302.722,- Rpl.666.572.937.470,- Rp 3.510.329.000,-
3. 2.Bertambah/ (Berkurang) =R=p_____;;H=I=H=I=L----'- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp. 3.510.329.000,- Sah setelah perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
1. 1.Semula

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp56.108.03 l .200,- Rp 4. 778.664.632,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp60.886.695.832,-
2. b.Retribusi Daerah:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertam bah/ (Berkurang) Rp 12.318.598.750,- (Rp 2.307.109.234,-) Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp 10.011.489.516,- perubahan
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
  1. 1.Semula Rp12.500.000.000,-
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp NIH IL Rp 12. 500. 000. 000, -
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
  1. 1.Semula Rp88.209.275. l 95,- Rp 3.823.597.805.- Rp92.032.873.000,-
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: Rp 203.503.301.721,- Rp 119.755.846.973.- Rp 83.747.454.748,- Rpl .385.299.180.000,- Rp 77.770.455.749.- Rpl.463.069.635. 749,-
1. a.Transfer Pemerintah Pusat:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertam bah/ (Berkurang) Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan
2. b.Transfer Antar Daerah:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan
(3)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. Rp. NIHIL NIHIL Jumlah Pendapatan Hibah setelah Rp. perubahan NIHIL
2. b.Dana Darurat:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Rp. Rp. Rp. NIH IL NIH IL NIH IL perubahan c.Lain-lainPendapatansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan: 1.Semula 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Rp. NIHIL NIHIL JumlahLain-lainPendapatansesuaiRp.NIHIL denganketentuan perundang-undangan perubahan peraturan setelah Pasal 5 AnggaranBelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal2angka2, terdiriatas: a.BelanjaOperasional: 1.Semula 2.Bertambah/(Berkurang) Rpl.245.183.364.116,- Rp212.345.368.755,32 JumlahBelanjaOperasionalsetelahRpl.457.528.732.871,32 perubahan b.BelanjaModal: 1.Semula 2.Bertambah/(Berkurang) JumlahBelanjaModalsetelahperubahan c.BelanjaTidakTerduga: 1.Semula Rp478. 987.553.896,- Rp200.294.005.574,68 Rp679.281.559.470,68 Rp12.000.000.000,- 2.Bertambah/(Berkurang)Rpll.240.000.000,- JumlahBelanjaTidakTerdugasetelahRp23.240.000.000,- perubahan d.BelanjaTransfer:
  3. 1.SemulaRp201.578.061.000,- 2.Bertambah/(Berkurang)Rp11.956.100.000,- JumlahBelanjaTransfersetelahperubahanRp213.534.16 l.OOO,-

Pasal 6

(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: Jumlah Belanja Pegawai Rp 643.630.980.847,- Rp 35.081.616.193,52 setelah Rp 678.712.597.040,52
1. a.Belanja Pegawai:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) perubahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa:
  1. 1.Semula Rp 442.050.219.466,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 113.459.936.493,80 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp555.510.155.959,80 perubahan
3. c.Belanja Bunga:
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertam bah/ (Berkurang) =R=Pc.:....·-----=N...:..:I=H=IL=----" Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. NIHIL
4. d.Belanja Subsidi: Jumlah Belanja Subsidi Rp. NIHIL1. Semula
  1. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp2.000.000.000,-. setelah Rp2.000.000.000,- perubahan
5. e.Belanja Hibah:
  1. 1.Semula Rp 159.170.877.296,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 61.178.826.068,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 220.349.693.364,-
6. f.Belanja Bantuan Sosial:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp. 331.286.507,- Rp 625.000.000,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp 956.286.507,- perubahan
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp NIH IL Rp 3.000.000.000,- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Rp 3.000.000.000,- perubahan
2. b.Belanja Modal Peralatan Mesin:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 43.351.929.516,- Rp 47.389.459.528.- Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin Rp 90.741.389.044,- setelah perubahan
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung:
  1. 1.Semula Rpl 15.631.342.562,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 18.531.754.333,68 Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Rp134.163.096.895,68 Gedung setelah perubahan
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:
  1. 1.Semula Rp 313.504.501.879,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 126.973.083.729,- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan Rp 440.477.585.608,- dan Irigasi setelah perubahan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
  1. 1.Semula Rp 332.889.999,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 381.800.183,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya Rp 48.910.184,- setelah perubahan
6. f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya:
  1. 1.Semula Rp. 6.166.889.940,-
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp.10.517.687.740,- Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Rp. 4.350.797.800,- Berwujud Lainnya setelah perubahan
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1.Semula - l l - Rp 12.000.000.000,-
2.Bertambah/(Berkurang) Rpl 1.240.000.000,- Jumlah Belanja tidak terduga setelah Rp23.240.000.000,- perubahan

(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 6.842.663.000,- Rp 4.179.054.000,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Rpll.021.717.000,- perubahan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan:
  1. 1.Semula Rp 194. 735.398 .000 ,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 7.777.046.000,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp202.512.444.000,- perubahan

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan:
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 296.056.110.119,- Rp 232.014.018.405,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp528.070.128.524,- perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan:
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp NIHIL Rp NIHIL Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp NIHIL perubahan

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:
  1. 1.Semula Rp 296.056.110.119,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 232.014.018.405,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp528.070.128.524,- Tahun Sebelumnya setelah perubahan
2. b.Pencairan Dana Cadangan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp NIHIL setelah perubahan
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp NIHIL Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp yang dipisahkan setelah perubahan NIH IL
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp NIHIL Rp NIHIL Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp NIHIL setelah peru bahan Rp NIHIL Rp NIHIL2. Bertambah/ (Berkurang)
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Rp NIHIL Pinjaman Daerah setelah perubahan
6. f.Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  1. 1.Semula Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp NIHIL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp NIHIL Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp NIHIL setelah perubahan
2. b.Penyertaan Modal Daerah:
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp NIHIL Rp NIHIL Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Rp NIHIL perubahan
3. c.Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp NIHIL Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp NIHIL Yang Jatuh Tempo setelah perubahan
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp NIHIL setelah perubahan
5. e.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  1. 1.Semula Rp NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp NIHIL Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Rp NIHIL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
1.Lampiran I
2.Lampiran II
4.Larnpiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Larnpiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Larnpiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Larnpiran VIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
9.Larnpiran IX Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Larnpiran X Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.Larnpiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn tahun anggaran yang direncanakan;
12.Larnpiran XII Daftar dana cadangan; dan
13.Larnpiran XIII Daftar Pinjarnan Daerah.

Pasal 11

5.Larnpiran V Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagai landasan operasional Perubahan APBD. Penjabaran pelaksanaan

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 September 2024 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINS! KALIMANTAN UTARA: (79 /2/2024) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, Pem b · ingkat I / IVB NIP. 19 00310 199303 1 008 O SE Lampiran I : Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor : 2 Tahun 2024 Tanggal : 9 September 2024 RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH (Rp) KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 169.135.905.145,00 175.431.058.348,00 6.295.153.203,00 4.1.01 Pajak Daerah 56.108.031.200,00 60.886.695.832,00 4.n8.664.632,00 4.1.02 Retribusi Daerah 12.318.598.750,00 10.011.489.516,00 -2.307.109.234,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 88.209.275.195,00 92.032.873.000,00 3.823.597.805,00 4..2 PENDAPATAN TRANSFER 1.469.046.634.748,00 1.666.572.937.470,00 197 .526.302. 722,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.385.299.180.000,00 1.463.069.635.749,00 n.770.455.749,oo 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 83.747.454.748,00 203.503.301.721,00 119.755.846.973,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.510.329.000,00 3.510.329.000,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 3.510.329.000,00 3.510.329.000,00 0,00 Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pendapatan 1.641.692.868.893,00 1.845.514.324.818,00 203.821.455.925,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.245.183.364.116,00 1 A57 .528. 732.871,32 212.345.368. 755,32 5.1.01 Belanja Pegawai 643.630.980.847,00 678.712.597.040,52 35.081.616.193,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.050.219.466,00 555.510.155.959,80 113.459.936.493,80 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 159.170.877.296,00 220.349.693.364,00 61.178.816.068,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 331.286.507,00 956.286.507,00 625.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 478.987.553.896,00 679.281.559.470,68 200.294.005.574,68 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.351.929.516,00 90.741.389.044,00 47.389.459.528,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.631.342.562,00 134.163.096.895,68 18.531.754.333,68 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 313.504.501.879,00 440.477.585.608,00 126.973.083.729,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 332.889.999,00 381.800.183,00 48.910.184,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 6.166.889.940,00 10.517.687.740,00 4.350.797.800,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.000.000.000,00 23.240.000.000,00 11.240.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 12.000.000.000,00 23.240.000.000,00 11.240.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 201.578.061.000,00 213.534.161.000,00 11.956.100.000,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.842.663.000,00 11.021.717.000,00 4.179.054.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 194.735.398.000,00 202.512.444.000,00 7.777.046.000,00 Jumlah Belanja 1.937.748.979.012,00 2.373.584.453.342,00 435.835.474.330,00 Total Surplus/(Defisit) -296.056.110.119,00 -528.070.128.524,00 -232.014.018.405,00 6 PEMBIA Y AAN DAERAH Halaman 1 SIPD-RI d1cetak pada 2024-09-13 09 17 42 JUMLAH(Rp) KODEURAIANBERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM(Rp) SESUDAH(Rp) 12345 6.1PENERIMAANPEMBIAYAAN296.056.110.119,00528.070.128.524,00232.014.018.405,00 6.1.01SisaLebihPerhitunganAnggaranTahunSebelumnya 296.056.110.119,00528.070.128.524,00232.014.018.405.00 JumlahPengeluaranPembiayaan0,000,000,00 PembiayaanNetto296.056.110.119,00528.070.128.524,00232.014.018.405,00 6.3SisaLebihPembiayaanAnggaranDaerahTahunBerkenaan0,000,000,00 (SILPA) BUPATIBULUNGAN, ttd SYARWANI Salinansesuaidengan aslinya SEKRETARIATDAERAHKABUPATEN BULUNGAN KEPALABAGIAN HUKUM, � � SE ingkatI/IVB 03101993031008 SIPD-RI:dicetak pada 2024-09-13 09:17:42 Halaman 2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…