DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 mengenai pajak-pajak daerah Kabupaten Bulungan, dengan mencakup pajak daerah yang dikenakan, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, ketentuan pembayaran dan penagihan, sanksi dan pinalti, serta perubahan atau penyesuaian. perubahan ketiga ini bertujuan untuk memperbarui, menyempurnakan, atau menyesuaikan peraturan pajak daerah agar lebih sesuai dengan situasi dan kebutuhan lokal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak – Pajak Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang SALINAN 2 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK – PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak – Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9) telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak- Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3);
b.Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak- Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 30 ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata- rata yang berlaku di lokasi setempat di Wilayah Daerah.
(4)Dihapus. 3

2.Ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi:

Pasal 40

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 92 dihapus, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Juni 2019 BUPATI BULUNGAN, ttd. SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (32/3/2018) 2 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, JOTAM L.SALLATA, SH.,MM Pembina Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009 4 ( PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK – PAJAK DAERAH I. UMUM Sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Atas dasar ketentuan ini maka berdasarkan hasil kajian Tim terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2016 dinyatakan bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatalan terhadap beberapa pasal. Pembatalan terhadap beberapa Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 188.34-6315 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, tertanggal 25 Agustus 2016. Atas dasar pertimbangan dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 33 5 NO. N A M A JABATAN PARAF

1.Ingkong Ala, SE. M.Si Wakil Bupati
2.Drs. Syafril Sekretaris Daerah
3.Ir. H. Achmad Ideham, M.Si Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.Jotam Liling Sallata, SH, MM. Kepala Bagian Hukum

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…