DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Desa Dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan; Bab III Ketentuan Peralihan; Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan legalitas dan landasan yuridis secara sah menurut hukum bagi Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, penataan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENETAPAN DESA DAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 74 (tujuh puluh empat) Desa di Daerah.
(2)Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan.
(3)Penetapan Desa sebagaimana dimasud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi berupa penelusuran dokumen, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta fakta faktual dilapangan, sehingga pembentukan dan penetapan Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Fakta faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Desa tersebut telah mendapatkan bantuan dana Desa dan alokasi dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(5)Penetapan Nama Desa dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Semua kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. KETENTUAN PENUTUP i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Mei 2020 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 Nomor 3 2020 NOMOR .... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (45/4/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya tersebut dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali, menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu :

1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bardasarkan amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya dan menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan 7 (tujuh) Kelurahan dan 74 (tujuh puluh empat) Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tiga belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56). Terdapat Desa yang belum tercantum, yakni Desa Anjar Arip Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Namun demikian secara faktual di lapangan, keberadaan Desa Anjar Arip sampai saat ini melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Kemudian di Kecamatan Sekatak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nmor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9), Desa Liagu dimaksud dibentuk berasal dari sebagian wilayah Desa Sekatak Buji yang pada saat itu terdiri dari Wilayah RT.1, RT.2, RT.3 dan RT.4. Selanjutnya di Kecamatan Tanjung Palas Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia, dan Kecamatan Peso Hilir Dalam wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2002 Seri E Nomor 2). Dalam Pasal 4 angka (1) huruf e, menyebutkan bahwa Nama Desa Ardi Mulya, yang seharusnya Nama Desa tersebut tertulis Desa Ardi Mulyo. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 1997 tentang Penetapan 53 Desa Persiapan Eks UPT di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, dan 5 Desa Persiapan Eks Resettlement di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai serta 6 Desa Persiapan Hasil Pemecahan di Kabupaten Tingkat II Kutai menjadi Desa Definitif tanggal 30 April 1997. Dari seluruh Desa yang ada di Kabupaten Bulungan, secara sosio-antropologis, baik dari struktur sosial maupun aspek penyelenggaraan pemerintahan, sudah tidak ditemukan fakta adanya potensi penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan diakui dan dikembangkan berdasarkan hukum adat yang berkembang di tingkat desa, sebagaimana desa-desa di jawa. Oleh karena itu penetapan Desa ini merupakan langkah strategis untuk memberikan arah dan landasan yuridis secara hukum yang sah untuk perkembangan dan pengembangan desa ke depan. Penetapan desa tersebut disertai dengan kode wilayah administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Fakta” adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan Yang dimaksud dengan “Faktual” adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu, dengan kata lain suatu kejadian yang faktual bisa terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Ayat (5) Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 37 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DESA PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BULUNGAN NO. KODE KECAMATAN NAMA DESA I. 65.01.01 Tanjung Palas 65.01.01.2005 1. Gunung Putih 65.01.01.2006 2. Pejalin 65.01.01.2007 3. Antutan 65.01.01.2008 4. Teras Baru 65.01.01.2009 5. Teras Nawang II. 65.01.02 Tanjung Palas Barat 65.01.02.2001 1. Long Beluah 65.01.02.2002 2. Long Sam 65.01.02.2003 3. Mara I 65.01.02.2004 4. Mara Hilir 65.01.02.2005 5. Long Pari III. 65.01.03 Tanjung Palas Utara 65.01.03.2001 1. Karang Agung 65.01.03.2002 2. Pimping 65.01.03.2003 3. Panca Agung 65.01.03.2004 4. Ruhui Rahayu 65.01.03.2005 5. Ardi Mulyo 65.01.03.2006 6. Kelubir IV. 65.01.04 Tanjung Palas Timur 65.01.04.2001 1. Tanah Kuning 65.01.04.2002 2. Mangkupadi 65.01.04.2003 3. Sajau 65.01.04.2004 4. Wonomulyo 65.01.04.2005 5. Tanjung Agung 65.01.04.2006 6. Binai 65.01.04.2007 7. Sajau Hilir 65.01.04.2008 8. Pura Sajau V. 65.01.05 Tanjung Selor 65.01.05.2003 1. Jelarai Selor 65.01.05.2004 2. Gunung Seriang 65.01.05.2005 3. Bumi Rahayu 65.01.05.2006 4. Gunung Sari 65.01.05.2007 5. Apung 65.01.05.2009 6. Tengkapak VI. 65.01.06 Tanjung Palas Tengah 65.01.06.2001 1. Salimbatu 65.01.06.2002 2. Silva Rahayu 65.01.06.2003 3. Tanjung Buka VII. 65.01.07 Peso 65.01.07.2001 1. Lepak Aru 65.01.07.2002 2. Long Lasan 65.01.07.2003 3. Long Peso 65.01.07.2004 4. Long Bia 65.01.07.2005 5. Muara Pangean 65.01.07.2006 6. Long Lian 65.01.07.2007 7. Long Pelaah 65.01.07.2008 8. Long Lejuh 65.01.07.2009 9. Long Pelban 65.01.07.2010 10. Long Buang VIII. 65.01.08 Peso Hilir 65.01.08.2001 1. Long Tungu 65.01.08.2002 2. Long Bang 65.01.08.2003 3. Long Telenjau 65.01.08.2004 4. Naha Aya 65.01.08.2005 5. Long Lembu 65.01.08.2006 6. Long Bang Hulu IX. 65.01.09 Sekatak 65.01.09.2001 1. Sekatak Buji 65.01.09.2002 2. Paru Abang 65.01.09.2003 3. Bunau 65.01.09.2004 4. Ujang 65.01.09.2005 5. Tenggiling 65.01.09.2006 6. Kelembunan BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI 65.01.09.2007 7. Turung 65.01.09.2008 8. Terindak 65.01.09.2009 9. Kelising 65.01.09.2010 10. Ambalat 65.01.09.2011 11. Keriting 65.01.09.2012 12. Kendari 65.01.09.2013 13. Bambang 65.01.09.2014 14. Maritam 65.01.09.2015 15. Pentian 65.01.09.2016 16. Punan Dulau 65.01.09.2017 17. Kelincauan 65.01.09.2018 18. Bekiliu 65.01.09.2019 19. Sekatak Bengara 65.01.09.2020 20. Pungit 65.01.09.2021 21. Anjar Arip 65.01.09.2022 22. Liagu X. 65.01.10 Bunyu 65.01.10.2001 1. Bunyu Barat 65.01.10.2002 2. Bunyu Selatan 65.01.10.2003 3. Bunyu Timur

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…