DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RPJMD TAHUN 2021-2026 BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV PERUBAHAN RPJMD BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), SALINAN Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencaka Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang atau sebutan lain selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8.Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
14.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
15.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi;
16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2021-2026 dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.transparan;
2. b.responsif;
3. c.efisien;
4. d.efektif;
5. e.akuntabel;
6. f.partisipatif;
7. g.terukur;
8. h.berkeadilan;
9. i.berwawasan lingkungan; dan
10. j.berkelanjutan.
(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan seluruh Perangkat Daerah.

BAB II

RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 4

(1)RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 5

(1)RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika terdiri atas:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
4. d.BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
5. e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
6. f.BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
7. g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
8. h.BAB VIII INDIKATOR KINERJA; dan
9. i.BAB IX PENUTUP.
(2)Uraian sistematika RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Daerah;
b.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
c.acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanan RPJMD Tahun 2021-2026.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi RPJMD.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (55/3/2021) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, HAMRAN, SH Pembina IV/a NIP. 197011302002121004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat

(2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai rangkaian untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, maka Visi RPJMD 2021-2026 akan ditetapkan sesuai dengan arahan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dengan penajaman oleh Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Arah penyusunan RPJMD didasarkan pada pertimbangan obyektif sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapai. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan serta strategi yang dipilih selama periode 2021-2026. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2021- 2026 meliputi:

1.menerjemahkan Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 –2025;
2.merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan; dan
3.menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021– 2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bulungan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan “asas transparan” yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta penegembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara. huruf b yang dimaksud dengan “asas responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah. huruf c yang dimaksud dengan “asas efesien” yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal. huruf d yang dimaksud dengan “asas efektif” yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. huruf e yang dimaksud dengan “asas akuntabel” yaitu yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. huruf f yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. huruf g yang dimaksud dengan “asas terukur ”yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. huruf h yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” yaitu merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. huruf i yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan ”yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Huruf j yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu bahwa pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. ayat (2) Cukup Jelas ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…