DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Pagar (GSPg), Garis Sempadan Sungai (GSS), Garis Sempadan Pantai (GSPt), larangan, sanksi administratif, serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai, dan Pantai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- SALINAN Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bamgunan dan Lingkungan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN, PAGAR, SUNGAI, DAN PANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4.Perangkat daerah adalah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
5.Bangunan adalah susunan sesuatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan yang mempunyai fungsi.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta pengaliran air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
8.Pantai adalah daerah ditepi laut, sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi.
9.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau paga r di kanan kiri jalan dan Sungai.
10.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
11.Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut GSPg adalah Garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian, pagar ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar pagar.
12.Garis Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut GSPt adalah garis batas kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian pantai.
13.Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung Sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
14.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
15.Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan lebar badan paling sedikit 11 (sebelas) meter yang mernpunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
16.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
17.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
18.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
19.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
20.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau bagi yang tidak diperuntukkan kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
21.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau untuk jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.GSB;
b.GSPg;
c.GSS;
d.GSPt;
e.larangan;
f.sanksi administratif;dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

GSB

Pasal 3

(1)GSB dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara konsekuen, yang memuat GSB dan GSPg disertai dengan nama Jalan untuk kepentingan persyaratan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.
(2)Rincian GSB dan GSPg serta nama Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Sebagai usaha pengamanan Jalan ditetapkan GSB berdasarkan fungsi Jalan pada kanan kiri Jalan.
(2)Batas GSB ditetapkan dan diukur dari as Jalan ke sebelah kanan dan kiri Jalan.
(3)Jarak GSB sebagai pedoman penataan bangunan ditentukan paling sedikit meliputi:
1. a.Jalan Arteri Primer 20 meter dari as Jalan;
2. b.Jalan Arteri Sekunder 20 meter dari as Jalan;
3. c.Jalan Kolektor Primer 14,5 meter dari as Jalan;
4. d.Jalan Kolektor Sekunder 11 meter dari as Jalan;
5. e.Jalan Lokal Primer 12 meter dari as Jalan;
6. f.Jalan Lokal Sekunder 8 meter dari as Jalan;
7. g.Jalan Lingkungan Pimer 4,5 meter dari as Jalan; dan
8. h.Jalan Lingkungan Sekunder 4,5 meter dari as Jalan.
(4)Jarak GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan Jalan baru dan yang belum terakomodir dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Setiap orang atau badan wajib memberikan izin penempatan tiang listrik, tiang telepon dan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum atau gas dan sejenisnya sebagai utilitas dan fasilitas pelayanan umum.
(6)GSB untuk Bangunan fasilitas umum yang dibangun pada tanah negara dengan ukuran tidak lebih dari 18 (delapan belas) meter persegi ditentukan paling sedikit 1 (satu) meter setelah GSPg.
(7)Untuk Bangunan yang berada di persimpangan Jalan, GSB mengikuti aturan fungsi Jalan yang ada dihadapan Bangunan utama dan merupakan Jalan keluar masuk.

Pasal 5

GSB untuk Bangunan prasarana lalu lintas darat, ditempatkan pada bagian terluar Rumija itu sendiri, sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 6

(1)GSB untuk Bangunan dengan fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, maupun fungsi khusus harus disesuaikan dengan kebutuhan luas tempat parkir.
(2)Kebutuhan luas tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan perhitungan analisis luas Bangunan dengan perbandingan angka koefisien dan satuan ruang parkir.

BAB III

GSPg

Pasal 7

(1)GSPg ditetapkan dan diukur dari as Jalan ke sebelah kanan dan kiri Jalan.
(2)GSPg sebagai pedoman penataan Bangunan ditentukan paling sedikit meliputi:
1. a.Jalan Arteri Primer 7 meter dari as Jalan;
2. b.Jalan Arteri Sekunder 7 meter dari as Jalan;
3. c.Jalan Kolektor Primer 6 meter dari as Jalan;
4. d.Jalan Kolektor Sekunder 6 meter dari as Jalan;
5. e.Jalan Lokal Primer 5 meter dari as Jalan;
6. f.Jalan Lokal Sekunder 5 meter dari as Jalan;
7. g.Jalan Lingkungan Primer 2,5 meter dari as Jalan; dan
8. h.Jalan Lingkungan Sekunder 2,5 meter dari as Jalan.
(3)GSPg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk perkembangan atau pembangunan Jalan baru dan yang belum terakomodir dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV

GSS

Pasal 8

(1)GSS dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada Sungai dapat dilaksanakan.
(2)GSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
1. a.Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. b.sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. c.sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
4. d.sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
5. e.sungai yang terpengaruh pasang air laut;
6. f.danau; dan
7. g.mata air.
(3)GSS tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan:
1. a.paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
2. b.paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
3. c.paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
(4)Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.sungai besar dengan luas Daerah aliran Sungai lebih besar dari 500 km2 (lima ratus kilometer persegi); dan
2. b.sungai kecil dengan luas Daerah aliran Sungai kurang dari atau sama dengan 500 km2 (lima ratus kilometer persegi).
(5)GSS besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
(6)GSS kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
(7)GSS bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
(8)GSS bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
(9)Dalam hal di dalam Sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung Sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran Sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.
(10)Penentuan GSS yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan GSS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
(11)Garis Sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
(12)Garis Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

BAB V

GSPt

Pasal 9

(1)GSPt merupakan kawasan yang berfungsi melindungi wilayah Pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi Pantai.
(2)GSPt pada suatu Pantai ditentukan sebagai berikut:
1. a.pada pulau induk GSPt adalah 100 (seratus) meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat;
2. b.pada pulau kecil GSPt adalah 50 (lima puluh) meter diukur dari pasang tertinggi ke arah darat; dan
3. c.pada kawasan pembangunan padat jarak GSPt ke arah Bangunan diperkecil menjadi 25 (dua puluh lima) meter dari pasang tertinggi.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum, dilarang mendirikan Bangunan dan/atau pagar pekarangan yang berjarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…