DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 diubah Ketentuan Pasal 9 diubah Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah Ketentuan Pasal 11 diubah Ketentuan huruf a Pasal 14 diubah Ketentuan huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 15 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa seiring perkembangan kegiatan usaha sarang burung walet yang semakin marak sehingga perlu adanya pengendalian dalam pengelolaanya serta adanya keinginan masyarakat untuk mengajukan izin usaha sehingga dapat menjadi potensi bagi penerimaan pendapatan asli daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang lzin Usaha Sarang Burung Walet; BUPATI BULUNGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2021 BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTANUTARA ( SALINAN )

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor20);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR12 TAHUN2015 TENTANG IZINUSAHASARANGBURUNGWALET. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBULUNGAN dan BUPATIKABUPATENBULUNGAN penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.
7.Camat adalah Kepala Kantor Keeamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
8.KepalaDesa adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
9.Pejabat adalah Pegawaiyang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMNdan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11.Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Colloealia yaitu: eolloealia fuehiphagas, eolloealia maxima, eoloealia eseulenta dan eolloealialinehi yaituburung Waletdan sejenisnya yang dimanfaatkan sarangnya.
12.Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung Walet alami dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.
13.Gedung Walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang Burung Waletdan sejenisnya.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan Usaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami atau habitat buatan wajib memiliki izin dari Bupati melalui Dinas.
(2)Untuk mendapatkan Izin Usaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
1. a.proposal kegiatan Usaha Sarang Burung Waletuntuk pengajuan badan usaha;
2. b.identitas pemohon;
3. c.persetujuan tidak keberatan dari tetangga pemilik tanah dan/ atau bangunan sekitar
  1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 14.Pengusaha Sarang Burung Walet adalah Orang yang memiliki kegiatan atau usaha eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemumian, pengangkutan dan penjualanSarang Burung Walet di habitat alami dan Zatau di luar habitat alami.
  3. 15.Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti Gua di hutan.
  4. 16.Usaha Sarang Burung Walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
  5. 17.Izin Usaha Sarang Burung Waletadalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha sarang burung wallet di habitat alami dan di luar habitat alami. Pasall0
(1)Berkas permohonan izin disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan atau registrasi.
(2)Setelah dilakukan pencatatan dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas dilimpahkan kepada tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Dinas;
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bangunan yang diketahui Ketua RT, Kepala Desa dan Camat setempat;
2. d.status tanah dan bangunan untuk Sarang Burung Walet;
3. e.surat peryataan melaksanakan tanggung jawab sosial serta surat yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan paling tinggi 55 Db (desibel) serta menggunakan alat pemanggil burung walet mulai pukul 06.00 WrTA sampai dengan 19.30 Wl'TA selama tidak mengganggu lingkungan dan pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang berdekatan;
4. f.surat peryataan kesediaan membayar pajak daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. g.menunjukkan bukti konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD);
6. h.gambar situasi tempat usaha;
  1. 1.akte pendirian badan bagi badan usaha; dan J. memilikipersetujuan bangunan gedung yang menunjukaan fungsi usaha / campuran.
  2. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tenggangwaktu dikeluarkannya izin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas perrnohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.

b.Perangkat Daerah yang rnembidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c.Perangkat Daerah yang membidangi urusan LingkunganHidup;
d.Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
e.Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian;
f.Badan yang membidangi urusan pendapatan pajak dan retribusi daerah;
g.Camat; dan
h.Lurah atau KepalaDesa.

(4)Tim melakukan penilaian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang meliputi:
1. a.kelengkapan berkas;
2. b.verifikasiberkas;
3. c.peninjauan lokasi;
4. d.gambar bangunanJrumah; dan
5. e.letak bangunan.
(5)Hasil Penilaian dituangkan dalarn berita acara.
(6)Apabila permohonan 1Z1n telah memenuhi persyaratan permohonan diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan izin.
(7)Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Ketentuan rnengenai besaran biaya kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1)Gedung Sarang Burung Walet meliputi:
1. a.bangunan dengan ketinggian tertentu;
2. b.memiliki lubang angin dengan sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggalbiasa;
3. c.setiap lantai dan dinding paling atas lubang merupakan tempat keluar masuk Burung Walet;dan
4. d.setiap ruangan dalam bagian atas dibuat strip dan/ atau sekat dari kayu atau aluminium untuk tempat bersarang Burung Walet.
(2)Setiap Orang atau Badan yang memiliki Izin Usaha Sarang Burung Walet wajib membuat papan nama usaha yang berbunyi "Bangunan Untuk Pengusahaan Sarang Burung Walet serta dicantumkan nomor, tanggal dan tahun penerbitan.

6.Ketentuan huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Gedung Sarang Burung Walet dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah, dan tidak mengganggu penerbangan; dan
b.sisi luar bangunan didesain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan sekitarnya.
1. 5.Ketentuan huruf a Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: HAMRAN. SH Pembina IV/ a NIP. 197011302002121004 Salinan sesuai dengan aslinya PIt. Kepala agi Hukum, NOREGPERATURANDAERAH KABUPATENBULUNGANPROVINSI KALIMANTANUTARA: (56/4/2021) LEMBARANDAERAH KABUPATENBULUNGANTAHUN 2021 NOMOR4 SYAFRIL ttd SEKRETARlSDAERAH KABUPATENBULUNGAN, Diundangkan di Tanjung SeIor pada tanggal 8 Oktober 2021 SYARWANI BUPATIBULUNGAN Ditetapkan di Tanjung SeIor pada tanggal8 Oktober 2021 penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. memerintahkan ini denganDaerahPeraturan orang rnengetahuinya,Agar setiap pengundangan Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ttd TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBULUNGANNOMOR45 II. PASALDEMIPASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet serta semakin pesatnya pembangunan sarang burung wallet non alami oleh masyarakat seharusnya berbanding lurus dengan jumlah izin yang diterbitkan, namun sampai saat ini belum ada perizinan sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan kesulitan masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung, sehingga untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Perizinan sarang burung walet sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah serta dapat mensinkronisasi pembangunan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bulungan kedepan.
2. 1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBULUNGAN NOMOR4 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR12 TAHUN2015 TENTANGIZINUSAHASARANGBURUNGWALET

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…