DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Berdikari menjadi Perseroan Terbatas Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang mencakup ketentuan umum, perubahan bentuk badan hukum, tempat kedudukan, bidang usaha, jangka waktu pendirian, modal, saham, kekayaan, struktur organisasi, pegawai, perencanaan, tata kelola perusahaan, pelaporan, kerja sama, anak perusahaan, evaluasi, penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, tanggung jawab sosial, lingkungan, kepailitan, pembubaran, likuidasi, pembinaan, pengawasan, ketentuan peralihan, dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Berdikari agar lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan perseroan daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Berdikari Menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda); SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI MENJADI PT BULUNGAN PERSADA MANDIRI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disebut Perusda Berdikari adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bulungan Persada Mandiri yang selanjutnya disebut PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
11.Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
12.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
13.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
14.Komisaris adalah Komisaris PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
15.Direksi adalah Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
16.Direktur adalah Direktur PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
17.Pegawai adalah Pegawai PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
18.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
19.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
20.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21.Pihak Ketiga adalah BUMD, BUMDes, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional dan/ atau Asing, dan masyarakat.
22.Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
23.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perusda Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah;
b.sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah; dan
c.mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusda Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) bertujuan untuk:

a.meningkatkan daya saing PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
b.memperluas wilayah dan produk usaha PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
c.melaksanakan usaha dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d.meningkatkan permodalan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusda Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
(2)PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang perseroan terbatas.
(3)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
(4)Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.anggaran dasar;
2. b.pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali; dan
3. c.keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
(5)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusda Berdikari beralih kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
(6)Perubahan kepemilikan aset dari Perusda Berdikari ke PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Daerah sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
(3)PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) membidangi kegiatan usaha meliputi:

a.agrobisnis;
b.penyediaan barang/jasa;
c.pertambangan;
d.perkebunan;
e.perdagangan;
f.industri;
g.pariwisata; dan
h.kegiatan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB VI

MODAL, SAHAM DAN KEKAYAAN

Pasal 8

(1)Modal Dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Modal Disetor Pemerintah Daerah sebelum perubahan bentuk hukum sebesar Rp 15.487.127.500,00 (lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
1. a.tahun 2003 sebesar Rp2.787.127.500,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. b.tahun 2006 sebanyak 2 tahap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
3. c.tahun 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Sisa pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, yang pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
(4)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Pemenuhan penyertaan Modal Dasar yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Sumber modal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan dan revaluasi asset; dan
3. c.agio saham.
(3)Sumber modal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilakukan untuk:
1. a.pendirian;
2. b.penambahan modal; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
(3)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…