DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pasal 2: 1) Pendapatan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1; 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Pasal 3: 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 4: 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal 5: Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6: Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 4
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.214.645.864.050,62
2.Belanja Daerah Rp. 1.345.029.552.936,36 Surplus / (Defisit) (Rp 130.383.688.885,74)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 385.671.526.767,74
b.Pengeluaran Rp. 255.287.837.882,00 Pembiayaan Netto (Rp. 130.383.688.885,74) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. N I H I L

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 90.542.165.172,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 980.614.735.580,00 5
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 143.488.963.298,62
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.722.790.500,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.541.000.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 21.200.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 59.078.374.672,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 375.429.614.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 462.110.308.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 143.074.813.580,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. N I H I L
2. b.Dana darurat sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 31.781.534.298,62
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 49.850.296.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 61.857.133.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 772.603.435.566,36
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 572.426.117.370,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 610.150.393.602,76
2. b.Belanja bunga sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. N I H I L
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp. 48.040.795.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 500.000.000,00
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. N I H I L
7. g.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 108.912.246.963,60
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 74.344.303.286,00 6
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 331.593.852.192,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 166.487.961.892,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 385.671.526.767,74
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 255.287.837.882,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 385.671.526.767,74
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. N I H I L
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. N I H I L
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. N I H I L
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. N I H I L
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. c.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. N I H I L
2. d.Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. N I H I L
3. e.Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 255.287.837.882,00
4. f.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. N I H I L

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 7 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Sulistia Widarti, SH Pembina / IVa Nip.196509301998032001
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Desember 2015 Pj. BUPATI BULUNGAN, ttd SYAIFUL HERMAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 05 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 5/2015

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…