DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Bulungan, dengan mencakup revisi anggaran, perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, revisi prioritas dan program, serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran daerah tetap relevan dan dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang berubah sepanjang tahun anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.44/Ev/K.16/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4 diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, semula berjumlah Rp.1.172.210.305.833,11 bertambah sejumlah Rp.118.823.181.876,99 sehingga menjadi Rp.1.291.033.487.710,10 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah :
1. 1.Semula Rp.1.037.210.305.833,11
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 106.106.575.170,10 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.143.316.881.003,21
b.Belanja :
1. 1.Semula Rp.1.172.210.305.833,11
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 118.823.181.876,99 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.291.033.487.710,10 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 147.716.606.706,89)
c.Pembiayaan :
1. 1.Penerimaan : a) Semula Rp.135.000.000.000,00 b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.716.606.706,89 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 147.716.606.706,89
2. 2.Pengeluaran : a) Semula Rp. NIHIL b) Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. NIHIL Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 147.716.606.706,89 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL
3. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 4
1. a.Pendapatan Asli Daerah :
  1. 1.Semula Rp.76.528.019.500,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.287.099.998,43. Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 79.815.119.498,00
2. b.Dana Perimbangan :
  1. 1.Semula Rp.837.467.106.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp.72.045.758.389,00) Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp.909.512.864.389,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
  1. 1.Semula Rp.123.215.180.333,11
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 30.773.716.782,67 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.153.988.897.115,78
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah :
  1. 1.Semula Rp.10.151.150.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 12.151.150.000,00
2. b.Retribusi Daerah :
  1. 1.Semula Rp.7.436.869.500,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil . Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 7.436.869.500,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
  1. 1.Semula Rp.16.800.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil , Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.16.800.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
  1. 1.Semula Rp.42.140.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.287.099.998,43, Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp.43.427.099.998,43
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil :
  1. 1.Semula Rp.177.730.027.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 72.045.758.389,00) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.249.775.785.389,00
2. b.Dana Alokasi Umum :
  1. 1.Semula Rp.497.449.426.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil . 5 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.470.131.592.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus :
  1. 1.Semula Rp.162,287.653.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil . Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 162,287.653.000,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah :
  1. 1.Semula Rp.22.084.514.054,11
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil. Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 22.084.514.054,11
2. b.Dana Darurat :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL. Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. NIHIL
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak :
  1. 1.Semula Rp.31.599.101.279,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.475.725.782,67 . Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp.36.074.827.061,67
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
  1. 1.Semula Rp.67.596.565.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.648.991.000,00 Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.72.245.556.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :
  1. 1.Semula Rp. 1.935.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.649.000.000,00. Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan Rp.23.584.000.000,00
  3. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung :
  1. 1.Semula Rp.627.234.759.809,89
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 62.345.967.000,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 689.580.726.809,89
2. b.Belanja Langsung :
  1. 1.Semula Rp.544.975.546.023.22
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 56.477.214.876,99 6 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.601.452.760.900,21
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.Semula Rp.472.537.544.109,29
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 35.144.136.861,10 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp.507.681.680.970,39
2. b.Belanja Bunga :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -
3. c.Belanja Subsidi :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. -
4. d.Belanja Hibah :
  1. 1.Semula Rp. 16.519.144.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 19.997.255.000 ,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 36.516.399.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial :
  1. 1.Semula Rp.500.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. -
7. g.Belanja Bantuan Keuangan :
  1. 1.Semula Rp.135.678.071.700,60
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.204.575.138,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.142.882.646.839,50
8. h.Belanja Tidak Terduga :
  1. 1.Semula Rp.2.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai :
  1. 1.Semula Rp.61.711.097.800,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 541.833.964,00 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 62.252.931.764,00 7
2. b.Belanja Barang dan Jasa :
  1. 1.Semula Rp.292.964.895.021,22
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 32.547.299.398,99 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 325.512.194.420,21
3. c.Belanja Modal :
  1. 1.Semula Rp.190.299.553.202,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.388.081.514,00 Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp.213.687.634.716,00
  3. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
1. a.Penerimaan :
  1. 1.Semula Rp.135.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.716.606.706,89 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 147.716.606.706,89
2. b.Pengeluaran :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. NIHIL
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
  1. 1.Semula Rp. 135.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.716.606.706,89 Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 147.716.606.706,89
2. b.Pencairan Dana Cadangan :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. NIHIL
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman : 8
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. NIHIL
6. f.Penerimaan Piutang Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL , Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
3. c.Pembayaran Pokok Hutang :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah :
  1. 1.Semula Rp. NIHIL
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL . Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL
  3. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 9
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

7.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 16 Oktober 2018 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 16 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 34/5/2018 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd JOTAM.L.SALLATA, SH Pembina Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009 10 NO N A M A JABATAN PARAF

1.Ingkong Ala, SE., M.Si Wakil Bupati
2.Drs. Syafril Sekretaris Daerah
3.Drs. Kornelis Elbaar, M.Si Asisten Administrasi Umum
4.P. Tumanggor, SE., MM Kepala BPKAD
5.Jotam L Sallata, SH, MM Kepala Bagian Hukum

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017