DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 185

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Logo, Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan Dan Jangka Waktu Pendirian; Bab III Bidang Usaha, Tugas, Dan Fungsi; Bab IV Modal Dasar; Bab V Organ Perumda Danum Benuanta; Bab VI Kepegawaian; Bab VII Pelaporan; Bab VIII Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi; Bab IX Biaya Rapat Dan Pemberian Jasa Produksi; Bab X Penggunaan Laba Dan Laba Bersih; Bab XI Anak Perusahaan; Bab XII Evaluasi; Bab XIII Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XIV Dana Pensiun; Bab XV Asosiasi; Bab XVI Pembubaran Perusahaan Daerah; Bab XVII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya air minum di wilayah Kabupaten Bulungan perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih warga masyarakat;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan perlu diganti;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta; HARMONISASI SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
5.Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM BENUANTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bulungan.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta, yang selanjutnya disebut Perumda Danum Benuanta, adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
8.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Danum Benuanta yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Danum Benuanta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Danum Benuanta.
10.Direksi adalah organ Perumda Danum Benuanta yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah pegawai Perumda Danum Benuanta yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perumda Danum Benuanta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
13.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perumda Danum Benuanta dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
16.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan beralih menjadi Perumda Danum Benuanta.
(2)Dengan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, perizinan, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan beralih kepada Perumda Danum Benuanta.

Pasal 3

(1)Perumda Danum Benuanta dapat menetapkan logo dan makna logo perusahaan.
(2)Penetapan logo dan makna logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dicantumkan dalam anggaran dasar Perumda Danum Benuanta.

Pasal 4

(1)Perumda Danum Benuanta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat mendirikan cabang di daerah lain yang diperlukan baik didalam maupun di luar Daerah sesuai dengan keperluan.
(2)Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada DPRD.

Pasal 5

Perumda Danum Benuanta didirikan dengan maksud:

a.turut serta melaksanakan pembangunan Daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; dan
b.meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan fasilitas air minum yang sehat bagi masyarakat.

Pasal 6

(1)Perumda Danum Benuanta didirikan dengan tujuan mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penyediaan, peruntukkan, penggunaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan air bersih di Daerah.
(2)Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Danum Benuanta dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di Daerah, nasional, dan lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 7

Perumda Danum Benuanta didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

BIDANG USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Perumda Danum Benuanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bergerak dalam bidang usaha penyediaan Air Minum dan usaha lain di bidang air, di Daerah.

Pasal 9

(1)Perumda Danum Benuanta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Danum Benuanta mempunyai fungsi:
1. a.pelayanan umum/jasa;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum;
3. c.mengelola pendapatan; dan
4. d.sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV

MODAL DASAR

Pasal 10

(1)Modal awal Perumda Danum Benuanta seluruhnya berasal dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham.
(2)Modal dasar Perumda Danum Benuanta sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).
(3)Modal yang telah disetor pada Perumda Danum Benuanta sebesar Rp.169.555.739.956,00 (seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Isi peraturan

Teks185PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983