DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan huruf a ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah Diantara huruf d dan huruf e ayat (5) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) huruf yakni, huruf d1 dan huruf d2 dan huruf c ayat (5) Pasal 17 diubah Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17E Ketentuan Pasal 23 diubah Ketentuan Pasal 30 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti pedoman nomenklatur perangkat daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan kementerian lainnya serta lembaga non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan sesuai tugas fungsi dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga perlu menyesuaikan nomenklatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR7 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENBULUNGAN PERATURANDAERAHKABUPATENBULUNGAN NOMOR5 TAHUN2021 BUPATI BULUNGAN PROVINSIKALIMANTANUTARA ( SALIMAN )

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan; Mengingat Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRDTipe C; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
  1. 1.Ketentuan huruf a ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENBULUNGAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBULUNGAN dan BUPATIBULUNGAN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

c.Inspektorat merupakan Inspektorat TipeA;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas TipeA;
2. b.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas TipeB;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
6. f.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe C;
7. g.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas TipeA;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas TipeB; J. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
10. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
  1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
11. m.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
12. n.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe B;
13. o.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas TipeB; merupakanSelor Kecamatan Tipe A;
14. d.Kecamatan Tanjung Palas Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
15. e.Kecamatan Tanjung Palas Utara merupakan Kecamatan TipeA;
16. f.Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan Kecamatan TipeA;
17. g.Kecamatan Tanjung Kecamatan Tipe A; merupakanPalasTanjungc. Kecamatan
18. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B;
19. q.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas TipeA;
20. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas TipeA;
21. s.Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B; dan
22. t.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B.
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan TipeA;
2. b.Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan TipeA;
3. c.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan TipeA;
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe B;dan
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politikmerupakan Badan Tipe C.
(5)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.Kecamatan Peso merupakan Kecamatan TipeA;
2. b.Kecamatan Peso Hilir merupakan Kecamatan Tipe A;

Pasal 17

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3)Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3.Diantara huruf d dan huruf e ayat (5)Pasal 17 disisipkan 2 (dua) huruf yakni, huruf d1 dan huruf d2 dan huruf c ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)subbagian.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

h.Kecamatan Tanjung Palas Tengah merupakan KecamatanTipeA;
1. 1.Kecamatan Sekatak merupakan Kecamatan TipeA;dan J. Kecamatan Bunyu merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal 17B

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian Pasa117A Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang darr/atau kerugian keuangan negara /Daerah, inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur.

4.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati darr/atau Gubernur;
d.penyusunan laporan hasil pengawasan; d 1. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; d2. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
e.pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. bidangteknis

(5)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan Pasal 30 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantik/ dikukuhkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  1. 6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah. keuangan negare./Daerah, Inspelctur wajib melaporkan kepada Gubemur. HA N, SH Pembina IV/ a NIP. 197011302002121004 Salinan sesuai dengan aslinya PIt. Kepala 8agian Hukum, LEMBARAN DAERAH KABUPATENBULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (57/5/2021) SYAFRIL rtd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal8 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, SYARWANI ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Oktober 2021 BUPATI BULUNGAN, DaerahLembarandalampenempatannya Bulungan. memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Daerah Agar setiap pengundangan Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dengan Kabupaten mi

1.UMUM Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pengaturan rumah sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Peraturan Daerah diatur penguatan fungsi inspektorat Daerah, penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang danjatau kerugian keuangan negarajDaerah, pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang danj atau kerugian keuangan negarajDaerah kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, penambahan inspektur pembantu, peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan Inspektur pembantu serta mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBULUNGAN NOMOR5 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR7 TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENBULUNGAN Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaankeuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaianrumah sakit Daerah. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula berbentuk kantor kesatuan bangsa dan politik berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan nomenklatur ini bertujuan agar Kesatuan Bangsa dan Politik dapat meningkatkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten. Perubahan nomenklatur beberapa perangkat Daerah merupakan penyeragaman dari Peraturan MenteriDalam NegeriNomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasidan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa Perubahan Nomenklatuur Perangkat Daerah sebagai berikut: 1.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan II. PASALDEMIPASAL PasalI Angka 1 Pasal 4 Ayat(2) Hurufa tipelogi Sekretariat Daerah yang semula TipelogiA berubah menjadi Tipelogi B dikarenakan urusan Pertanahan sudah tidak dilaksanakan di Sekretariat Daerah. Ayat (3) Hurufd nomenklatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2.Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
3.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata menjadi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
5.Dinas Arsip dan Perpustakaan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
7.Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.
9.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ayat (4) Hurufa nomenklatur Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah dan Litbang berubah menjadi Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Hurufb nomenklatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hurufh nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana. Hurufn nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika berubah Nomenklatur menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Hurufo nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah berubah menjadi Dinas KoperasiUsaha Kecildan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Hurufq nomenklatur Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berubah nomenklatur menjadi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata. Hurufr nomenklatur Dinas Arsip dan Perpustakaan berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENBULUNGANNOMOR 46 Pasal II Cukupjelas Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 3 Angka 2 Hurufc nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, berubah nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah. Hurufe Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…