DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 adalah peraturan yang mengatur rencana keuangan daerah untuk tahun anggaran 2019. APBD merupakan dokumen yang sangat penting karena menetapkan pendapatan dan belanja yang direncanakan selama satu tahun anggaran. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memastikan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulungan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan daerah. Dengan adanya APBD yang terstruktur dengan jelas, diharapkan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, SALINAN 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.151.955.327.565,78
2.Belanja Daerah Rp. 1.251.955.327.565,78(-) Surplus / (Defisit) (Rp100.000.000.000,00) 3
1.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 100.000.000.000,00
b.Pengeluaran Rp. NIHIL Pembiayaan Netto Rp.100.000.000.000,00(-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. N I H I L

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 90.968.020.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.918.864.603.450,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.142.122.704.115,78
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 14.070.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 7.178.020.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.21.800.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp.47.920.000.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.184.165.570.450,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.528.242.829.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.206.456.204.000,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 22.084.514.054,11
2. b.Dana darurat sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 36.074.827.061,67
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 83.963.363.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. N I H I L

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 641.573.580.074,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 610.381.747.491,78
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 450.361.452.373,00
2. b.Belanja bunga sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. N I H I L 4
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp. 29.579.786.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.739.776.000,00
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 2.124.802.000,00
7. g.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 155.767.763.701,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 58.146.228.108,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 321.384.925.659,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 230.850.593.724,78

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 100.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. NIHIL
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 100.000.000.000,00
2. b.Pencairan dana cadangansejumlah Rp. N I H I L
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. N I H I L
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. N I H I L
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. N I H I L
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. N I H I L
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. N I H I L
2. b.Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. N I H I L
3. c.Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. N I H I L
4. c.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. N I H I L

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan; 5
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII Daftarpi utang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11.Lampiran XI Daftarkegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di TanjungSelor pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 35/6/2018 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, JOTAM L SALLATA, SH, MM Pembina Tk.I / IVb Nip.196305061992031009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…