DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH BAB III PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA BAB IV MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA BAB V PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BAB VI PEMBINAAN, PELAPORAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan dalam memberikan pemerataan kesempatan kerja dalam penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program daerah;
c.bahwa dengan terjadinya perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai hadirnya sejumlah perusahaan, dimana masih belum mampu menyerap semua angkatan kerja yang ada di daerah, sehingga jika tidak dikelola akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial antara pekerja, perusahaan dan masyarakat pencari kerja di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 SALINAN tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah dan/atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di Daerah yang memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk setempat.
8.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
9.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan pemberi kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
10.Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
11.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) Daerah atau lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk Tenaga Kerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Tenaga Kerja serta meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya.
14.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
15.Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja, baik dalam dan luar negeri.
16.Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat.
17.Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
18.Perantaraan Kerja adalah proses mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai terjadinya hubungan kerja.
19.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang dtetapkan.
20.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
21.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
22.Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama LPTKS sebagaimana tercantum dalam akta pendirian/perubahan badan hukum.
23.Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
24.Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.
25.Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
26.Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penemapatan Tenaga Kerja.
27.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja.

Pasal 2

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja daerah.

Pasal 3

(1)Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Lokal bertujuan untuk:
1. a.menempatkan Tenaga Kerja Lokal pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian;
2. b.keterampilan;
3. c.minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.
(2)Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Lokal bersifat terpadu dalam sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi pencari kerja, lowongan pekerjaan, IPK, mekanisme antarkerja, dan kelembagaan tenaga kerja.

Pasal 4

Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dilaksanakan berdasarkan asas:

a.terbuka;
b.bebas;
c.obyektif; dan
d.adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal meliputi:

a.wewenang dan tugas Pemerintah Daerah;
b.pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
c.mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja;
d.perlindungan tenaga kerja;
e.pembinaan dan pelaporan;
f.pembiayaan; dan
g.Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan industrial.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penempatan tenaga kerja antara lain:

a.pelayanan Antarkerja di Daerah;
b.penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah; dan
c.pengelolaan IPK dalam Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan Antarkerja.
(2)Pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.IPK;
2. b.Penyuluhan Jabatan;
3. c.Bimbingan Jabatan; dan
4. d.Perantaraan Kerja.
(3)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkerja di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber daya manusia.
(4)Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
1. a.menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
2. b.menerbitkan SIU LPTKS AKL perpanjangan; dan
3. c.menerbitkan SIU LPTKS AKL perubahan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
1. a.memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada pencari kerja dan pemberi kerja skala Daerah; dan
2. b.mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala Daerah.
(6)Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan penerbitan tanda daftar BKK.

BAB III

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 8

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

a.Dinas; dan
b.lembaga swasta berbadan hukum.

Pasal 9

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 10

(1)Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
1. a.pelayanan IPK;
2. b.pelayanan Penyuluhan Jabatan;
3. c.Bimbingan Jabatan; dan
4. d.pelayanan Perantaraan Kerja.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…