Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2019, terdiri atas:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2019, terdiri atas:
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2019, terdiri atas:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, terdiri atas:
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, per 31 Desember 2019, terdiri atas:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri atas:
Membuka PDF…