DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini merevisi ketentuan dalam Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota, termasuk perubahan definisi "Dinas" dan "Kepala Dinas," serta penyesuaian terhadap larangan aktivitas yang mengganggu estetika, norma kesusilaan, dan ketertiban umum di area pertamanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah DRAF SALINAN Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undangan Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bulungan.
4.Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
7.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8.Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9.Pertamanan Kota adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang.
10.Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu Penerangan Taman dan dekorasi taman.
11.Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12.Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan.
13.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung,perdu/ semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
14.Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, di antaranya terdiridari Pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asem, Glodogan dan sejenisnya.
15.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
16.Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibitpohon pelindung dan bibit tanaman hias.
17.Iklim mikro adalah keberadaaan ekosistim setempat yang mempengaruhi kelembaban dan curah hujan setempat sehingga temperature menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
18.Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu estetika dan norma kesusilaan serta ketertiban umum pada lokasi pertamanan kota.
(2)Mengganggu estetika dan norma kesusilaan serta ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.mengkonsumsi minuman beralkohol,
2. b.berjualan tanpa izin;
3. c.mencabut serta merusak tamanan;
4. d.menginjak rumput;
5. e.kegiatan yang mengakibatkan terganggunganya fungsi pertamanan.
6. f.membuka lapak permainan tanpa izin; atau
7. g.membuat acara atau kegiatan yang memanfaatkan ruang terbuka hijau publik/taman kota tanpa izin. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Desember 2023 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (73/6/2023) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, SUROSO, SE Pembina TK.I/IVb NIP. 197003101993031008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA I. UMUM Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahanlahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya. Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan debu), menurunnya permukaan tanah, dan air tanah, banjir atau genangan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidak harmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk mempertahankan Pertamanan, agar tidak terjadi alih fungsi. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan pertamanan kota dan pemanfaatannya dalam suatu Peraturan Daerah. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 55

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019