DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menganai pengaturan dan administrasi mengenai pendaftaran usaha yang bergerak di bidang pariwisata di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada wisatawan, sekaligus mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan tertib administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan diperlukan pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkanusahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dimaksud,dipandang perlu mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-UndangNomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3.Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan.
7.Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha, adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha kepariwisataan yang berisi hal-hal yang menurut ketentuan peraturan- perundangan-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
12.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yangselanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

a.menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
b.menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

(1)Pendaftaran usaha kepariwisataan ditujukan kepada Bupati melaluiPPTSP.
(2)TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, berlaku selama 5 Tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Jenis Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha :
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata; 4
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (Meeting Incentive Convetion Exhibition);
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa Pramuwisata;
12. l.wisata Tirta; dan
13. m.spa (salus per aqua).
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahawajibmendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
(3)Masing-masing bidang usaha pariwisata terdiri dari beberapa sub bidang usaha.
(4)Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kepariwisataan.

Pasal 5

Bidang Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,meliputi jenis usaha :

a.pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam yaitu usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
b.Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yaitu usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata; dan
c.Pengusahaanobyek wisata buatan atau binaan manusia yaitu usaha pemanfaatan obyek yang di buatoleh manusia sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 6

Bidang Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,meliputi :

a.penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
b.penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
c.penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Pasal 7

Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf c,meliputi jenis usaha :
1. a.angkutan jalan wisata ;
2. b.angkutan kereta api wisata ; dan
3. c.angkutan sungai, laut dan danau wisata.

Pasal 8

Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d,meliputi jenis usaha :

a.biro perjalanan wisata;
b.agen perjalanan wisata; dan
c.gerai tiket hotel. 5

Pasal 9

Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e,meliputi jenis usaha :

a.restoran;
b.rumah makan;
c.kafe;
d.bar (rumah minum);
e.jasa boga (toko roti dan makanan lainnya); dan
f.pusat penjualan makanan;

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…