DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, meliputi: Program TJSLBU, Kelembagaan, Pelaksanaan, Penerima manfaat, Pelaporan dan pengawasan, Penghargaan, Pendanaan, Peran serta masyarakat, Penyelesaian sengketa, dan Sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan singkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah secara melembaga dan berkelanjutan, perlu disinergikan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dengan kebutuhan daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha; SALINAN
d.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4.Badan Usaha adalah suatu kesatuan Organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.
5.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri.
7.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
8.Program TJSLBU adalah rencana kegiatan TJSLBU dan anggarannya.
9.Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha adalah program kegiatan TJSLBU, sasaran, lokasi dan anggarannya.
10.Penerima TJSLBU adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
11.Pendanaan TJSLBU adalah dana yang digunakan oleh Badan Usaha untuk pelaksanaan TJSLBU yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Badan Usaha dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan;
c.keadilan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keberkelanjutan;
f.keterbukaan;
g.keterpaduan;
h.kemitraan;
i.akuntabilitas; dan
j.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSLBU; dan
b.memberikan arahan kepada Badan Usaha dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program TJSLBU dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan batasan yang jelas tentang TJSLBU terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSLBU;
b.mengoptimalkan manfaat Program TJSLBU;
c.memberikan kepastian hukum bagi Badan Usaha sehingga kegiatan TJSLBU tidak berdampak negatif terhadap operasional Badan Usaha;
d.mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Badan Usaha beroperasi;
e.menciptakan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
f.menyinergikan Program TJSLBU dengan perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Program TJSLBU;
b.kelembagaan;
c.pelaksanaan;
d.Penerima TJSLBU;
e.pelaporan dan pengawasan;
f.penghargaan;
g.Pendanaan TJSLBU; dan
h.peran serta masyarakat.

BAB II

PROGRAM TJSLBU

Pasal 6

(1)TJSLBU terdiri atas bidang:
1. a.kesejahteraan sosial;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.seni dan budaya;
5. e.keagamaan;
6. f.kewirausahaan;
7. g.infrastruktur; dan
8. h.lingkungan.
(2)Program bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
1. a.olahraga;
2. b.penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
3. c.penanggulangan kemiskinan;
4. d.pemberdayaan disabilitas;
5. e.bantuan akomodasi pelatihan;
6. f.bantuan jaminan ketenagakerjaan; dan
7. g.program pembangunan bidang sosial lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
(3)Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.beasiswa pendidikan;
3. c.bantuan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. d.insentif tenaga pendidik non formal; dan
5. e.program pembangunan bidang pendidikan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
(4)Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
2. b.bantuan kegiatan pelatihan tenaga kesehatan;
3. c.insentif bagi tenaga kesehatan;
4. d.bantuan biaya operasional pelayanan kesehatan;
5. e.bantuan jaminan kesehatan; dan
6. f.program pembangunan bidang kesehatan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
(5)Program bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana seni dan budaya;
2. b.bantuan kegiatan pelatihan seni dan budaya;
3. c.insentif bagi penjaga dan pemelihara cagar budaya;
4. d.bantuan biaya operasional pengembangan seni dan sanggar budaya; dan
5. e.program pembangunan bidang seni dan budaya lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
(6)Program bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
1. a.pembangunan sarana dan prasarana ibadah;
2. b.bantuan kegiatan keagamaan;
3. c.insentif bagi guru agama non formal; dan
4. d.program pembangunan bidang keagamaan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
(7)Program bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan:
1. a.pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro dan/atau kecil;
2. b.pendampingan usaha mikro dan/atau kecil;
3. c.pemberian bantuan modal dan/atau sarana produksi kepada usaha mikro dan/atau kecil;
4. d.kemitraan antara Badan Usaha dengan usaha mikro dan/atau kecil;
5. e.pengembangan teknologi tepat guna;
6. f.pengembangan industri kreatif;
7. g.pelatihan wirausaha; dan
8. h.program pembangunan bidang kewirausahaan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
(8)Program bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan:
1. a.Pengembangan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan drainase;
2. b.Pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan energi;
3. c.Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sektor pangan; dan
4. d.program pembangunan bidang infrastruktur lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
(9)Program bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi kegiatan:
1. a.pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan;
2. b.penghijauan;
3. c.normalisasi perairan;
4. d.kampanye peduli lingkungan;
5. e.pengelolaan sampah dan/atau limbah;
6. f.penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan;
7. g.pengadaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan;
8. h.pendampingan dan pelatihan lingkungan;
9. i.pengembangan kawasan ruang terbuka hijau;
10. j.pemberdayaan masyarakat adat; dan
11. k.program pembangunan bidang lingkungan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi sosial, untuk menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan untuk diakses oleh Badan Usaha dalam rangka sinkronisasi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU di Daerah dibentuk Forum tingkat Daerah.
(2)Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum tingkat Daerah.

Pasal 9

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dengan tujuan untuk:

a.membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
b.membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
c.mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 10

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a.membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
b.menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta program penanganannya;
c.mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
d.memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…