DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 200

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Perubahan Nama; Bab III Tempat Kedudukan; Bab IV Tugas Dan Kegiatan Usaha; Bab V Jangka Waktu Berdiri; Bab VI Modal, Saham Dan Kekayaan; Bab VII Organ Perseroan; Bab VIII Kepegawaian; Bab IX Perencanaan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Pelaporan; Bab X Evaluasi; Bab XI Kerja Sama; Bab XII Penggunaan Dan Penetapan Laba; Bab XIII Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan; Bab XIV Penggabungan/Peleburan Dan Pengambilalihan; Bab XV Kepailitan; Bab XVI Pembubaran Dan Likuidasi; Bab XVII Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XVIII Ketentuan Peralihan; Bab XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan, dalam perkembangannya perlu diadakan perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha DRAF SALINAN Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bulungan (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BULUNGAN (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bulungan.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang OJK.
8.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bulungan yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
11.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12.Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
13.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
14.Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
15.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
16.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17.Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18.Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk kepentingan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
20.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
21.Kantor Pusat adalah kantor PT.BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
22.Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
23.Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
24.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BPR atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BPR baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BPR yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
25.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satuPT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
26.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Saham PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tersebut.
27.Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, yang mencakup produk dan aktivitas PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
28.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
29.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
30.Laba Bersih adalah laba operasional setelah dikurangi keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
31.Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
32.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
33.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
34.Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
35.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
36.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
37.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
38.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 3

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) bertujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baikoleh BPR; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 4

PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan:

a.demokrasi ekonomi;
b.keadilan; dan
c.pemerataan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Bulungan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 4), disesuaikan dengan diubah bentuk badan hukumnya yang semula Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 6

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan perubahan nama menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
(2)PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat menetapkan nama panggilan dan logo perusahaan.
(3)Penetapan nama, nama panggilan, dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
(4)Penetapan nama, nama panggilan, dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bulungan menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) bertujuan:

a.meningkatkan daya saing PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
b.memperluas wilayah dan produk usaha PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);
c.melaksanakan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d.turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah; dan
e.meningkatkan permodalan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

Pasal 8

Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bulungan menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bulungan menjadi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 9

(1)Perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berakibat hukum terhadap:
1. a.hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PD.BPR beralih kepada PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda);dan
2. b.dewan pengawas, Direksi serta Pegawai PD. BPR Kabupaten Bulungan dialihkan mengikuti ketentuan peraturan PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).
(2)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda).

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 10

(1)PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) berkedudukan dan Kantor Pusat di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
(2)PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari OJK.
(3)PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) dapat membuka Kantor Kas, Kas Keliling dan Payment Point dalam wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari OJK.
(4)Rencana pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas Keliling dan Payment Point PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Komisaris dan dibahas dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(5)Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas Keliling dan Payment Point sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi memproses pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks200PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016