DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2024-2044 yang mencakup Ketentuan Umum, Industri Unggulan Daerah, RPIK, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044

BAB I

: PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan RPIK 2024-2044.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Kalimantan Utara
2.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
9.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bulungan Tahun 2024-2044 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

(1)Penyusunan RPIK dimaksudkan untuk menjadi pedoman:
1. a.pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, dan pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
2. b.bagi masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.
(2)Penyusunan RPIK bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional dan provinsi di daerah;
2. b.mendorong percepatan kemajuan pembangunan industri di daerah secara terencana, sistematis, dan terpadu;
3. c.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah
4. d.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
5. e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah

Pasal 3

(1)Industri Unggulan Daerah meliputi:
1. a.Industri Pengolahan Ikan;
2. b.Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran;
3. c.Industri Makanan Lainnya;
4. d.Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;
5. e.Industri Furnitur;
6. f.Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil;
7. g.Industri Kapal dan Perahu;
8. h.Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia; dan
9. i.Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani.
(2)Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas daerah;

Pasal 4

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.Tahap I periode 2024 – 2028;
b.Tahap II periode 2029 – 2033; dan
c.Tahap III periode 2034 – 2044.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BULUNGAN SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BULUNGAN Visi pembangunan Kabupaten Bulungan sangat penting untuk dijadikan sebagai visi Bersama seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Bulungan dan tantangan pembangunan yang akan dihadapi pada beberapa tahun kedepan, dan mengacu kepada visi jangka Panjang Kabupaten Bulungan, serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil bupati terpilih pada saat kampanye pemilihan umum kepala Daerah secara serentak, maka visi Kabupaten Bulungan 2021-2026 adalah :

Pasal 5

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN;
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BULUNGAN 2024 – 2044 A. Strategi Pembangunan Industri Strategi merupakan sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi. strategi yang kemudian dijabarkan ke dalam program, tahapan pelaksanaan, serta rencana aksi. Untuk mencapai sasaran pembangunan Industri di Kabupaten Bulungan dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan pengembangan perwilayahan Industri pembangunan sumber daya Industri pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah yang dijabarkan pada bagian lain.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri;
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan;
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.
(4)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Swasta;
4. d.Asosiasi Kamar Dagang dan Industri;
5. e.Perguruan Tinggi;
6. f.Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dan
7. g.Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

(1)Pengembangan industri Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri di daerah.
(3)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan industri unggulan daerah yang berskala besar di daerah.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bulungan tahun 2024- 2044, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing Industri Kabupaten Bulungan, RPIK tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Daerah Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah ‘Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh” pada tahun 2025, Maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Bulungan adalah “Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Perekonomian Yang Unggul Dalam Bidang Agro Industri Serta Didukung Oleh Sumber Daya Manuasia Yang Tangguh”. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bulungan tahun 2024-2044 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelengaraan Pemerintah dan pembangunan sektor Industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Utara 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian;
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi;
(5)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
1. a.Pertumbuhan industri;
2. b.Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
3. c.Penyerapan tenaga kerja sektor industri;
4. d.Realisasi investasi sektor industri; dan
5. e.Ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langka-langkah penyelesaian di sektor industri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Oktober 2025 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO LEMBAR DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, SUROSO, SE Pembina Tingkat I / IVB NIP. 19700310 199303 1 008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024-2044

1.UMUM Sektor Industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasioanal (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Peran Pemerintah Daerah diera otonomi Daerah sangat besar sekali, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan Industri Daerah berdasarkan kekayaan potensi Daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, Pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan Industri secara terencana. Pembangunan Industri di Kabupaten Bulungan mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “INDONESIA MENJADI NEGARA INDUSTRI TANGGUH” dan Visi Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN YANG BERDAULAT PANGAN, MAJU, DAN SEJAHTERA”. Penyusunan RPIK Kabupaten Bulungan 2024-2044 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Kabupaten Bulungan 2024-2044 disusun dengan memperhatikan:

a.Potensi sumber daya Industri Daerah;
b.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten:
c.Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Daerah:
d.Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Daerah. Penyusunan RPIK Kabupaten Bulungan 2024-2044 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat

(4)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian. Penyusunan RPIK Kabupaten Bulungan 2024-2044 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

2.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…