DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang APBD Kabupaten Bulungan TA 2024, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.641.692.868.893,00, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.937.748.979.012,00, dan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp296.056.110.119,00.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah SALINAN beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8.Belanja Dae:rah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah, dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.641.692.868.893,00, yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp169.135.905.145,00;
b.pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.469.046.634.748,00; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 3.510.329.000,00.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp169.135.905.145,00, terdiri atas:
1. a.pajak Daerah direncanakan sebesar Rp56.108.031.200,00;
2. b.retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp12.318.598.750,00;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp88.209.275.195,00.
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.469.046.634.748,00, terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.385.299.180.000,00; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah Rp83.747.454.748,00.
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp88.209.275.195,00.

Pasal 5

(1)Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.937.748.979.012,00, terdiri atas:
1. a.belanja operasional direncanakan sebesar Rp1.245.183.364.116,00;
2. b.belanja modal direncanakan sebesar Rp478.987.553.896,00;
3. c.belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00; dan
4. d.belanja transfer direncanakan sebesar Rp201.578.061.000,00.
(2)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.115.304.053.122,00, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai direncanakan sebesar Rp643.630.980.847,00;
2. b.belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp442.050.219.466,00;
3. c.belanja bunga direncanakan sebesar Rp. NIHIL ;
4. d.belanja subsidi direncanakan sebesar Rp. NIHIL ;
5. e.belanja hibah direncanakan sebesar Rp159.170.877.296,00; dan
6. f.belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp331.286.507,00.
(3)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp478.987.553.896,00, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah Rp NIHIL ;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin Rp43.351.929.516,00;
3. c.belanja modal bangunan dan Gedung Rp115.631.342.562,00;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp313.504.501.879,00;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp 332.889.999,00; dan
6. f.belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp6.166.889.940,00.
(4)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.
(5)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 201.578.061.000,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil Rp6.842.663.000,00; dan
2. b.belanja bantuan keuangan Rp194.735.398.000,00.

Pasal 6

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp296.056.110.119,00, terdiri atas:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 296.056.110.119,00, terdiri atas:
  1. 1.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp296.056.110.119,00.;
  2. 2.Pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp NIHIL ;
  3. 3.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp NIHIL;
  4. 4.Penerimaan pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp NIHIL ;
  5. 5.Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp NIHIL ;
  6. 6.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp NIHIL.
2. b.Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp HIHIL, terdiri atas:
  1. 1.Pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp NIHIL;
  2. 2.Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp NIHIL;
  3. 3.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp NIHIL;
  4. 4.Pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp NIHIL;
  5. 5.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp NIHIL.

Pasal 7

(1)Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 296.056.110.119,00.
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 296.056.110.119,00.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.LAMPIRAN I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.LAMPIRAN II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.LAMPIRAN III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.LAMPIRAN IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.LAMPIRAN V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.LAMPIRAN VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.LAMPIRAN VII Daftar Piutang Daerah
8.LAMPIRAN VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
9.LAMPIRAN IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.LAMPIRAN X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11.LAMPIRAN XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
12.LAMPIRAN XII Daftar Dana Cadangan; dan
13.LAMPIRAN XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2023 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ( … /… /2023) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, SUROSO, SE Pembina TK.I/IVb NIP. 197003101993031008 SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-02 09:09:14 Halaman 1 Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2023 Tanggal : 28 Desember 2023 KABUPATEN BULUNGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 169.135.905.145,00 4.1.01 Pajak Daerah 56.108.031.200,00 4.1.02 Retribusi Daerah 12.318.598.750,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.500.000.000,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 88.209.275.195,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.469.046.634.748,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.385.299.180.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 83.747.454.748,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.510.329.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3.510.329.000,00 Jumlah Pendapatan 1.641.692.868.893,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.245.183.364.116,00 5.1.01 Belanja Pegawai 643.630.980.847,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.050.219.466,00 5.1.05 Belanja Hibah 159.170.877.296,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 331.286.507,00 5.2 BELANJA MODAL 478.987.553.896,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.351.929.516,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.631.342.562,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 313.504.501.879,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 332.889.999,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 6.166.889.940,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 12.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 12.000.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 201.578.061.000,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.842.663.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 194.735.398.000,00 Jumlah Belanja 1.937.748.979.012,00 Total Surplus/(Defisit) -296.056.110.119,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-02 09:09:14 Halaman 2 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 296.056.110.119,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 296.056.110.119,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 Pembiayaan Netto 296.056.110.119,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 Kab. Bulungan, 28 Desember 2023 Bupati Bulungan, ttd SYARWANI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, SUROSO, SE Pembina TK.I/IVb NIP. 197003101993031008

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…