Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. BUPATI BUNGO, MASHURI Ditetapkan di Bungo pada tanggal 2024 MURSIDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 9 Diundangkan di Bungo pada tanggal 23 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Jambi. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJM Daerah 5 (lima) tahunan dan RKPD (tahunan). Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang terdiri dari :
1.RPJMD tahap ke -1 Tahun 2025-2029
2.RPJMD tahap ke -2 Tahun 2030-2034
3.RPJMD tahap ke -3 Tahun 2035-2039
4.RPJMD tahap ke -4 Tahun 2040-2045 Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat.
Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2030, 2035, 2040 dan 2045. Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2030, 2035, 2040 dan 2045 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD menjadi utuh dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 adalah untuk :
1.Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo;
2.Mendukung koordinasi ………. 9
2.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
3.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten;
4.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Oleh karenanya RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik di Kabupaten Bungo.
II. PASAL DEMI PASAL