DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh masing-masing seorang sekretaris Daerah dan seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD, para Asisten, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan Sekretariat Daerah/ Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Und.ang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 774' c. 2. ^o. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3895) sebagairnana telah diubah den$an Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 46 Tahun i999 tentan$ pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Ten$gara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73' Tambahan Lefibafan Negara Republik Ind'onesia Nomor 3961); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan atttara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Ind'onesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\;

5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9\;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2Ol4Nomor244,TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); S.PeraturanPemerintahNomor4|Tahun2oo7tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a741); 4. MenetaPkan :

g.peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pe$awai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural(Lembatar-NegaraRepubliklndonesiaTahun 2OOO Nornor 197, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4013) sebagaimana telah diubah den$anPeratUranPemerintahRepubliklndonesiaNornor 13Tahun2oo2tentangPerubahanAtasPeraturan Pemerintah Noinor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2Nomor33,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor a1-9a\; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKAN ORGANISASIDANTATAKERJASEKRETARIATDAERAH DANSEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru' 2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen ggar a Pemerintahan D aerah' Bupati adalah BuPati Buru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru' Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru' Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru' 3. 4. 5. 6.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rafyat Daerah Kabupaten Buru.
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
10.Staf Ahli adalah unsur pembantu dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati. 1 1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Sekretariat Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh masing-masing seorang Sekretaris Daerah dan seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam men5rusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Dalam rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksUd dalam pasal 4 ' Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a.Perumusan kebijakan Pernerintah Daerah;
b.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
d.Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 6

(i) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, masing-masing Asisten' Asisten pemerintahan dan Kesejahteraafl Ralryat terdiri dari 3 (tiga) bagian, Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) bagian dan Asisten Administrasi Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian; (21 Asisten Sekretariat Daerah terdiri dari :

a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bagian Kesejahteraan RakYat;
b.Asisten Ekonomi dan pembangunan membawahkan Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Pertanahan, Bagian Humas dan Protokol ; dan
c.Asisten Administrasi Umum membawahkan Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Umum;
d.Staf Ahli Bupati terdiri dari paling banyak 5 (Lima) staf ahli diantaranYa;
1. 1.Staf ahli Bidang Pemerintahan; 2.stafAhliBidangHukumdanHakAsasiManusia(HAM);
2. 3.Staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;
3. 4.Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
4. 5.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)'
e.Bagian terdiri dari :
1. 1.Bagian Tata Pemerintahan fiefibawahkan :
a.Sub Bagian Perangkat Daerah;
b.Sub Bagian Otonorni Daerah; dan
c.Sub Bagian Pemerintahan Umum.
1. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat mernbawahkan :
a.Sub Bagian Keagamaan;
b.Sub Bagian Pefiuda dan Olahraga; dan
c.Sub Bagian Pembinaan Mental Sosial.
1. 3.Bagian Ekonomi cian Pembangunan membawahkan :
a.Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah;
b.Sub Bagian Pembangunan; dan
c.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
1. 4.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan :
a.Sub Bagian Hubungan MasYarakat;
b.Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; dan
c.Sub Bagian Perwakilan Daerah.
1. 5.Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
a.Sub Bagian Kesetaraan Gender;
b.Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
c.Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perempuan.
1. 6.Bagian Hukum membawahkan :
a.Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b.Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
1. 7.Bagian Organisasi membawahkan :
a.Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
b.Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
c.Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Akutantabilitas.
1. 8.Bagian Umum membawahkan :
a.Sub Bagian Umum dan KePegawaian ;
b.Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c.Sub Bagian Keuangan.
1. 9.Bagian Pertanahan membawahkan :
a.Sub Bagian Penatagunaan Tanah;
b.Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
c.Sub Bagian Pengaturan Penguasaan Tanah.

(6)
(7)
1. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Asisteh rherhpunyai tugas rnefibantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengkoordinasian, kebijakan, pengkajian, peruinusan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Otohomi Daerah. Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD di pimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

a.Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
b.Menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan fasilitasi rapat anggota DPRD.
b.Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD.
c.Pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretafis DPRD:
1. a.Bagian Umum membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Urusan Dalam;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Humas, Protokol dan Dokumentasi.
2. b.Bagian Persidangan membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Risalah, Rapat, Persidangan cian Fraksi;
  2. 2.Sub Bagian Perundang-undangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.
3. c.Bagian Keuangan membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Perbendaharaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
(2)Ketentuan mengenai Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Staf Ahli Bupati terdiri dari paling banyak 5 (lima) Staf ahli;
(3)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil;
(4)Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan dalam Peraturan Daerah di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(1)(2J

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional rnelaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalarn jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan fungsinya berada pada organisasi Sekretariat Daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…