DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Petugas Administrasi, Petugas Operasional, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Burr. Nomor 09 Tahun200stentangPembentukanOrganisasidanTata KerjaDinasPerhubungandanPariwisataKabupaten BurusudahtidakSesuailagidenganperkembangansaat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor i74 ' - J. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi Maluku lJtara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a$; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2All tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. 5. 6. 7. 8.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tarnbahan Lernbaran Negafa Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 1O0 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pe$awai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran' Negara Republik indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al9a); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all; 10. 11. Menetapkan Dalam Peraturan
1.Daerah adalah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah Kabupaten Buru. PEMBENTUKAN PERHUBUNGAN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Bupati adalah Bupati Buru. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buru. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Perhubungan yang terciiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.

8.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danf atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas operasional dinas dilapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(1)(21 4 Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pernerintahan di bidang PerhubUngan sesgai dengan kewenan$annya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi

Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perhubungan memPunYai fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; b. pembinaan administratif dan teknis serta pelaksanaan tugas di bidang perhubungan meliputi perhubungan darat, laut dan udara serta sarana dan prasararrarrya1,
c.Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka pengusahaan, pengelolaan, pengembangan bidang Perhubungan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; dan e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris Dinas membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Kepala Bidang Perhubungan Darat :
  1. 1.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  2. 2.Seksi Pelayanan Angkutan dan Angkutan Sungai Danau dan PenYeberangan (ASDP);
4. d.Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara :
  1. 1.Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran ; dan
  2. 2.Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Penerbangan;
5. e.Kepala Bidang Sarana dan Prasarana :
  1. 1.Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; dan
  2. 2.Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarar,a Perhubungan Laut dan Udara;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya; {2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Petugas Administrasi, Petugas Operasional, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

(1)(21 koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan ltotizontal, baik didalam lingkUngan rnasing-masing rnaupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas rnasing-fiasing.

Pasal 10

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perund"ang-und.angan yang berlaku. Pasal 1 1 Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertan$gung jawab kepada Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…