DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3.Bupati adalah Bupati Buru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru.
5.sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
6.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampil tertentu yang bersifat mandiri.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang melaksanakan sebagian tugas operasional dinas dilapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yar.g berkedudukan dibawah dan bertanggungj awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusaR pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;

(2)
1. b.Pembinaan administratif dan teknis maupun pengembangan produksi lainnya dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
2. c.Perurnusan perencanaan dan proses penetapan rnaupun pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka pengusahaan, pengelolaan, pengembangan potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
3. d.Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(i) SusUnan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat Dinas membawahkan :
1. 1.Sub Bagian Ufnurn dan Kepegawaian:
2. 2.Sub Bagian Perencanaan: dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan;
c.Kepala Bidang Perindustrian membawahkan :
1. 1.Seksi Bina Usaha Industri dan Pengawasan; dan
2. 2.Seksi Bina Sarana Prasarana Industri;
d.Kepala Bidang Perdagangan membawahkan :
1. 1.Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pengawasan; dan
2. 2.Seksi Perlindungan Konsurnen dan Metrologi;
e.Kepala Bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah membawahkan :
1. 1.Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
2. 2.Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f.Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahkan :
1. 1.Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Permodalan; dan
2. 2.Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam;
g.Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
h.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UpTD);

(2)Bagan Susunan organisasi Dinas Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelotrrpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

t1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan trorizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 1 1 Kepala Dinas bertanggung jawab untuk rnemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala seksi dan Kepala sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pen]rusunan laporan iebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk- petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 12

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…