DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Pembangunan, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. c. Mengingat : 1.

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang PembentukanProvinsiMalukuUtara,KabupatenBurudan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 174, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3S95) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun2o0otentangPembentukanProvinsiMaluku Utara,KabupatenBurud.anKabupatenMalukuTenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun2oo4Nomorlo4,Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraa2L);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a381;
5.Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Ind'onesia Tahun 2}ll Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a)';
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur SipilNegara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesiaTahun2ol4Nomor244,TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8.PeraturanPemerintahNomorlooTahun2oootentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2 2AOO Nomor 197, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10O Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aDa\; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7al); Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2OI3 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabUpaten BUru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2073 Nomor O 1, Tambahan Lembaran Daerah KabUpaten Buru Nomor O1) diubah sebagai berikut : 9. 10.

Pasal 6

ti) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a.Kepala Badan;
b.Sekretaris Badan membawahkan :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan;
c.Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Pembangunan :
1. 1.Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
2. 2.Sutt Bidang Keuangan, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
3. 3.Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Investasi;
d.Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum :
1. 1.Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Aparatur;
2. 2.Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
3. 3.Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Politik;
e.Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur :
1. 1.Sub Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Energi;
2. 2.Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, Pariwisata dan Informasi Komunikasi; dan
3. 3.Sub Bidang Penataan Ruang;
f.Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan :
1. 1.Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan; dan
2. 2.Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
g.Kelompok Jabatan Fungsional; (21 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 10 Februari 2015 "r/ UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal 1O Februari 2O15 ,/sexneteRrs DAERAH KABU'ATEN BURui{ ABDUL ADJID SOULISA LEMBARAN DAERAH NOREG PERATURAN

(11)/(2015) KABUPATEN BURU NOMOR 06 TAHUN 2015 DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU : PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 01 TAHUN 2073 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU I. UMUM. Berdasarkan pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 yang memuat Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah PfoVinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupatenf Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bacian PereneaRaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan. Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru dibidang penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna maka dalam rangka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Btlru, perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi yang terdapat didalamnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangn, Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Pembentukan 6 Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 06 x@(n @o6) c>> !zz i-oo ri m. z4G) o24 C^= nys) C?P t(, z ! m (D z o C z z o m a I mf, iQ3 +2@ E sk9 o>!) 5+ 40 z' T m x O+ 2Ze x>@ i?q lro cm> 1az zr; z z m o T o x @ + z m a m >x rm 4A mm NT >r z> @z o a t T m z 9a !2c XD Io a:6 @> -2 EO t ! m z { z T c z o ! >= 4i =3@@ >i 4n >c o^ >= =;4z 9E =; tr z o =AP L)fo *5. ->E o>z cza T' o z @ C @ m x -E >o - o z O@. a> frs? oa -mr* <ftY @za >m< 2-l) of >t zz T m m>c s!@ t-a= >-By -96 z C @ x@ m> # !.1 ;= o z m x n m : x t + I ! F z -r:rzP trrPo+ ZZ-? --rQai =9)ac6F4 .. .' .,2 -OoTJoO m-moo> nif,r-Jm 2+S*+f oc>ie- 2z+c.zA fIi4qE -o=lx-; 922; il r!;m >>n @ z-> c o-j-r 7 C()C C <d9 z>z g=@g mlm ry=B C2.i PiP T'B tx-l ri mm zvz or-w C-_C 4YV >z zO o n

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…