DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2oo8 tentang Pefibentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehinga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten -o. Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lefhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OO4 tentang perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5a9fl; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 20OO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9fl; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 4. 5. 6. 7. 8. Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norhof a7 37\;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Pefangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : MenetapKaN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarr Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2.Pemertntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsLlr penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buru.
4.Dewan Perwakilan Ra}ryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
6.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru.
7.Kepata Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru. 8. 9.

(1)
(2)Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Badah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang melaksanakan sebagian tugas operasional badan dilapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Kedudukan

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pemberdayaarr masyarakat dan administrasi pemerintahan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah T\;gas Pokok

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa. Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

a.Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan desa; dimaksud pada pasal 4, Badan Desa mempunyai fungsi : pemberdayaan masyarakat dan
b.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemetintahan d esa;
c.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
d.Melaksanakan fugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat Desa membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Desa;
4. d.Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Pembinaan Pengeiolaan Bantuan;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
5. e.Bidang Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Pengkajian dan Peningkatan Teknologi Tepat Guna;
  2. 2.Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
6. f.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Administrasi dan Perangkat Desa;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional; (21 Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam iingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesr-rai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…