DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyertaan Modal Pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa unLuk mensejahterakan da, meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Buru maka pemerintah Daerah Kabupaten Buru rnengernbangkan perrnodalan sebagai salah satu pendapatan asli daerah, oleh karena itu meiakukan penyertaan modal daerah pada perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru yang diharapkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan bidang usahanya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada pr. Bank Maruku, perusahaan Daetah Air Minum Kabupaten Bum dan perusahaan Daerah Nusa Gelan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1962 Nomor 1o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23gZ);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1gg2 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rgg2 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor z4zr) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199g tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3T9O); 4- Undang-Undang Nomor 46 Tahun rggg tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg9 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 3sg5) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2ooo tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 rentang pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oao Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 5- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a287); 6- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Risat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g);
7.undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oor tentang perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aT 56);
8.undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o1r tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 55g7); 1o. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 20os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSZS);
11.Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 2oos tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 12- Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor aT37);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan usaha Milik Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2oo4 Nomor o3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03); Peraturan Daerah Kabupaten Burrr Nomor o4 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OO4 Nomor 04, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor O4); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2ol2 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 1O); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU Menetapkan dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BURU DAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Bupati adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat DpRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru; 14. 15. J. 4. 5.
6.Pernyataan Modal Pemerintah Daerah adalah Pernyataan Modal pemerintah daerah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan diperhitungkan sehingga modal/saham daerah pada badan uasaha milik daerah/badan hukum lainnya yang dimiliki ciaerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
8.Perusahan Daerah adalah perusahan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya,yang badan hukumnya berbentuk Perusahan Daerah.
9.Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buru.
10.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang selanjutnya disebut PT Bank Maluku adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/ Kota semaluku. ll.Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PD Nusa Gelan adalah Perusahaan daerah Nusa Gelang Kabupaten Buru.
12.Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Buru adalah Perusahan Daerah yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan Air Minum yang cukup dan sehat, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buru melalui penyertaan langsung dari Kekayaan daerah yang dipisahkan
13.Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.
14.Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
15.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau baelan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
16.Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerirnaan dearah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan adalah uniuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan.
(2)Tujuan dilakukan penyertaan modal adalah :
1. a.T\rjuan untuk meningkatkan pelayanan, melindungi nasabah dan kolektivitas perbankan PT. Bank Maluku dan mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah.
2. b.Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat dalam mewujudkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah; dan
3. c.Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah pada Perusahaan Daerah Nusa Gelan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru yang akan dilakukan pada PT.Bank Maluku sampai dengan Tahun 2O2O ditetapkan sebesar Rp. 2O.OOO.OOO.00O,- ( Dua puluh Milyard Rupiah i.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PDAM Kabupaten Buru sampai dengan Tahun 2O2O ditetapkan sebesar Rp, 1O.0OO.O00.OOO- (Sepuluh Milyard Rupiah). dan
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PD Nusa Gelang dapat dilaksanakan apabila PD dimaksud telah aktif beroperasi.
(4)Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Buru Kepada pT Baak Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan pD Nusa Gelan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 adalah sebaswgai berikut :
1. a.PT. Bank Maluku Kabupaten Buru Rp 6.750.000.000,-00 (Enam Miliyard Tujuh Ratus Lima puluh Juta Ribu Rupiah);
2. b.PDAM Kabupaten Buru Rp s.44z.s6o.gs4,7s (lima milyard empat ratus puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen); dan
3. c.PD. Nusa Gelan Kabupaten Buru Rp.321.257.AOO,00 (tiga ratus dua pUluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Kepada pr.Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan, selanjutnya ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Buru sebagai berikut :

a.PT Bank Maluku, maksimal Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyard Rupiah );
b.PDAM Kabupaten Buru, maksimal Rp. 1.000.000.000; (satu Milyard Rupiah); dan
c.PD Nusa Gelan, dapat dilakukan penyertaan modal apabila pD dimaksud telah aktif beroperasi.

Pasal 5

Besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud pada pasal 4, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DpRD.

Pasal 6

Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, dengan tetap mempertimbangkan :

a.Kemampuan Keuangan Daerah.
b.HaSil Kinerja dan PerkembangaR Perusahaan Daerah dan atau Perusahaan Lainnya.

Pasal 7

(1)Penambahan Penyertaan Modal kepada pr Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelan yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan Pertimbangan Khusus yaitu:
1. a.Memenuhi Ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. b.Memenuhi Hasil RUpS;
3. c.Penyelematan Perusahaan;
4. d.Adanya Prospek Bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan Daerah dan atau Perusahaan Lainnya; dan
5. e.IVlemenuhi Ketentuan modal dasar Perusahaan Daerah dan atau perusahaan lainnya.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Peraturan Bupati sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(U PT Bank Maluku mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)PT Bank Maluku mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran
(3)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam APBD tahun berkenaan.
(4)FrI Bank Maluku berkewajiban menerbitkan bukti kepemilikan atas penyartaan modal Pemerintah Kabupaten Buru, berupa sertifikat atau bukti lain yang dipersamakan.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Buru mempunyai hak keuntungan dari hasil penyertaan modal ketentuan yang berlaku. Deviden/ keuntungan atas penyertaan modal Buru yang diperoleh setiap Tahun menjadi hak mendapatkan deviden/ daerah sesuai dengan Pemerintah Kabupaten daerah dan merupakan pendapatan daerakr Deviden/ keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas umum Pemerintah Kabupaten Buru sebagai Pendapatan Daerah

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ini. Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat inenunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah dimaksud Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Bupati menyampaikan laporan hasil penyertaan modal daerah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru setiap akhir tahun, bersamaan dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun berkenaan. Bank Maluku, PDAM Kabupaten Buru dan PD Nusa Gelang bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…