menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada pr. Bank Maruku, perusahaan Daetah Air Minum Kabupaten Bum dan perusahaan Daerah Nusa Gelan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1962 Nomor 1o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23gZ);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1gg2 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rgg2 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor z4zr) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199g tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3T9O);
4- Undang-Undang Nomor 46 Tahun rggg tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg9 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 3sg5) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2ooo tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 rentang pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oao Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 5- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a287); 6- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Risat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g);
7.undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oor tentang perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aT 56);
8.undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o1r tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 55g7);
1o. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 20os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSZS);
11.Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 2oos tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
12- Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor aT37);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan usaha Milik Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2oo4 Nomor o3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Burrr Nomor o4 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OO4 Nomor 04, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor O4); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2ol2 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 1O); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU Menetapkan dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BURU DAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN