DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2017

Nomor: 09
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asa, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Pembiayaan, Kerjasama, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d"imaksud dalam hrrruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratrrran Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. c. Mengingat :
2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aa2\; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOS tentang Pengesahan Internationat Caueruant On Economic, Socia.l And Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a557); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahal Intemational Conuenant On Ciuil and Politic Right {Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor ll9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a558); Undang-Undang Nontor 11 Tahun 2AOg tentang Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 3. 4. 5. 7. 6. 8. 10. 11.
9.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2ALl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5%a); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Al1 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norror 5235); UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2414 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1994 tentang Penyelengga-raan PernbangUnan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 30, Tambahan Lernbatan Negara Republik Indonesia Nomor 3553); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peratrrran Pemerintah Nornor 8 Tahun 2oo8 tentang Tahapan, ?ata cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7l; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2o1o tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16.Peraturan Menterj Dalarn Negeri Nomor 42 Tahun 2O1O tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan KabuPaten/ Kota; L7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor o2 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RRIPD) Kabupaten Buru Tahun 2AA5-2A25; 12. 13. 14. 15.
18.Peraturan Daerah Kabupaten Burur Nomor 01 Tahun 2Al2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2Ot2-2O17 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2AL2 - 2A77; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU, Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN. PBRCEPATAN

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buru .
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daenah yang memimpin pelaksaruaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;.
3.Bupati adalah Bupati Buru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Buru.
5.Miskin adalah kondisi dirnana seseorang tidak marnpu memenuhi kebutuhan standar hidup rninirnal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
6.Kemiskinan adalah suatrr kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar nainimal untuk mernpertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Buru. B. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Buru dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Buru. g. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. 1O. Basis data terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK ( Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu. 1 1. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Buru.
12.Rumah Tangga adalah seorang atam sekelompok orang yang rnendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
13.Pelaku Usaha adalah setiap orarlg perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14.Penangguiangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan Pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15.Progrann penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Pelaku usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
16.Kriteria kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraarl urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Buru.
18.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah di Kabupaten Buru.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokurnen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalarn proses penJrusunan RPJMD.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi, partisipatif, akuntabilitas, pemberdayaarl, keberlanjutan dan keterpaduan dan profesionalitas. (2| Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. b.memperkuat peran masyarakat miskin datram pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
3. c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat mernperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
(3)Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan pada rurnah tangga miskin.
(4)Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah :
1. a.Hak dan Kewajiban;
2. b.Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
3. c.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
4. d.Peranserta pemerintahan desa, masyarakat dan pelaku usaha.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap warga miskin rnemptrnyai hak meliputi:

a.hak atas terpenuhinya pangan, sandang, dan perumahan;
b.hak atas peLayanan kesehatan dan keluarga berencana;
c.hak atas pelayanan pendidikan;
d.hak atas perlindungan sosial dalam membangufl, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membanguo, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha;
g.hak atas derajat kehidr.rpan yang layak dan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
h.hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
i.hak atas pelayanan administrasi kependudukan; dan
j.hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik.

Pasal 4

Warga miskin berkewajiban dalam:

a.memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3;
b.berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, manpun petlga\rasan dan pengendalian;
c.rumah tangga berkewqiiban melakukan upaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya; dan
d.dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norna, etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewaj iban dan bertanggungi awab :
1. a.rnengupayakan terpenuhinya hak \rarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
2. b.merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangarl kemiskinan.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, berkewqjiban dan bertanggungjawab disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. {3} Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (2} didukung oleh DPRD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan BPD
(4)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat
(3), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan"

Pasal 6

Dalam Penanggulangal Kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah berkewajiban:

a.turrrt serta bertanggungiawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a.perencaJraan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengawas€Ln, pengendalian dan eva-luasi.

Pasal 8

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a.penetapan sasaral4
b.pen3rusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
c.kelompok program penanggulangan kerniskinan.

Pasal 10

(1)Proses identifikasi Kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria Kemiskinan.
(2)I{riteria Kemiskinan mengacu pada hak-hak dasar warga miskin yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Proses pembaharuan kriteria dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam pasal 3 tahun dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 11

(1)Data dasar bagi proses identifikasi warga nniskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data serta data lainnya yang sesuai yang dimiliki oleh Perangkat Daerah terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Data hasil identifikasi diverifikasi untuk meningkatkan ketepatan data.
(3)Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verilikasi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4)Hasil verifikasi diumurnkan melalui media publikasi di masing-masing Desa dan masing-masing Kecamatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. {5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu dan ditempatkan dalarn sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…