DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan, adat istiadat petuanan, peninjauan dan perumusan, tugas dan wewenang, pembiayaan, larangan, sanksi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT PETUANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : Daerah adalah daerah Kabupaten Buru; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebogai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom; Kepala Daerah adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;

e.Raja adalah gelar kepala persekutuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin wilayah petuanan; Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buru; Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Buru; Kecamatan adalah wilayah keq'a camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
i.Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul daerah adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan sosial dan berada didaerah;
j.Adat istiadat adalah seperangkat nilai - nilai, norma - nonna, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;
k.Petuanan adalah hak ulayat/hak masyarakat hukum adat (hak komunal) atau persekutuan hukum adat atas tanah, perairan, pemanfaatan atas pohon-pohon yang tumbuh sendiri serta binatang-binatang liar yang telah diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
1. 1.Kebiasaan - kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola - pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hokum adat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya; m' Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dapat menunjang pembangunan; n' Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan adat istiadat yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi; o' Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang positif yang merupakan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
p.Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya upaya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, system nilai dan ketrampilan kerja agar supaya kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan - kebiasaan masyarakat berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman; q' Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem adat istiadat serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan adat istiadat; r' Nilai sosiai budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dalam memaknai hasil karyamereka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1.Maksud dilakukannya perrindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat petuanan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong upaya peningkatan kesej ahteraan masyarakat.
2.Tujuan perlindungan, pelestarian, pemberdayaarl dan pengembangan adat istiadat petuanan adalah untuk mempertahankan nilai-nilai dan meningkatkan sumber daya manusia yang mengarah pada tatanan perikehidupan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka ketahanan kebudayaan nasinnal.
3.Pemerintah daerah melindungi, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan penyelenggaraan adat istiadat sebagai salah satu upaya meningkatkan promosi kepariwisataan daerah.

BAB III

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Perlindungan adat istiadat dilakukan dengan cara inventarisasi, pengama.nan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi adat istiadat. Perlindungan, pelestarian, petuanan dikoordinasikan

Pasal 3

pemberdayaan, dan pengembangan adat istiadat oleh Bupati melalui dinas teknis.

Pasal 5

Pelestarian adat istiadat dilakukan dalam rangka revitalisasi istiadat terhadap pembangunan karakter, peningkatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelestarian adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui :

a.internalisasi nilai budaya;
b.inovasi; 2.
c.adaptasi perubahan dan perkembangan;
d.komunikasi lintasbudaya;
e.kolaborasi antarbudaya.

Pasal 6

Pemberdayaan adat istiadat dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan tata kelola lembagalpranata adat istiadat.

Pasal 7

Pengembangan adat istiadat dilakukan dengan cara penyebarluasar., pengk4jian, dan penyelarasan nilai-nilai adat istiadat dalam perlyusunan program pemerintah daerah.

Pasal 8

Perlindungan, pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan adat istiadat petuanan dapat dilakukan melalui penggunaan simbol dan tatanan nilai adat istiadat petuanan diiingkungan pemerintah daerah dan pendidikan pada hari-hari tertentu.

Pasal 9

Penggunaan simbol dan tatanan nilai adat istiadat petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

ADAT ISTIADA? PETUANAN

Pasal 10

1' Pemerintah daerah memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat petuanan diwilayatr adat petuanan.

2.Adat istiadat petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Bahasa Buru;
b.Upacara Adat; c" Pakaian Adat;
d.Seni Budaya;
e.Makanan Khas;
f.Dulan atau Sedekah;
g.Huma Koin dan Baileo;
h.Lestari berbagai bentuk ikatan.

Pasal 12

1' Upacara adat petuanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b adalah upacara adat yang diakui dan telah berlangsung lama secara turun temurun diwilayah petuanan serta dilaksanakan oleh petuanan. 2' Upacara adat petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tradisi yang berasal dari masing*masing petuanan sebagai bentuk hajat yang diikuti oleh seiuruh masyarakat adat.

3.Upacara adat petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.upacara Penjaga segetlritual adat pada batas-batas mata air;
b.Upacara adat perkawinan;
c.Upacara Kalelileitlbertukar marga perempuErn masuk marga iaki-laki;
d.Upacara adat kelahiran;
e.Upacara adat kematian;
f.Upacara Pembersihan Fusaka;
g.Upacara adat penyambutan tamu;
h.Hawa Degen atau Upacara Hasil panen;
i.Fale Geba Prenta atau upacara pengangkatan kepala soa;
j.Smolat atau upacara peringatan hari kematian;
k.smaket atau doh/permohonan ya,,g terdapat dalam semua upacara/ritual adat l- Bele Taong atau upacara meminta kepada tuhan agar masyarakat selalu dalam kemudahan di setiap tahun; dan m' Bele Mata atau upacara meminta menghindarkan masyarakat dari gangguan roh halus dan jahat.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…