DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun ZAfi- 2022; b. Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 174 Tahun t999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20OO tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); Undang*Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a286l.; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a2\; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; 3. 4. 5. 6. 7.

8.Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTAOY Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AOg tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 14A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5O59); 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AIl Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a516); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nonror 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2oo5 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a593); 9. 10. L2. 13. 14.
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a663);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2A06 tentang Tata Cara Penlrusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a66al;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8171;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);
20.Peraturan Presiden Nor,nor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2AL5-2OL9;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL tentang Per-ubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OtT Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 23. 24. Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2An - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2Ot2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nornor O2). Dengan Persetujuaan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN i MeNetApKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017-2422.

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : L. Daerah adalah Kabupaten Buru;

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernirnpin petraksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Buru; 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Burr yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 2O (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OA5-2O25 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2OO5 sampai dengan tahun 2O25; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2A15-2O19; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Burrr yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan; Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 2

(1)Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah,serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. (21 Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dijadikan sebagai landasan untuk men5rusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pasal 3

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah( RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Tahapan dan tatacara penzusunan dokurnen perencanaan pernbangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama pada bulan Mei minggu ke 4 (empat) setiap tahunnya.

Pasal 4

Dokumen RPJMD ssfongaimana dirr,raksud pada Pasal 2 diatas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk selanjutnya dijadikan landasan untuk perrJrusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk seliama 5 (lirna) tahun kedepan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2Ol7 * 2022 disusun dengan sistematika sebagai beerikut : (U t?t
(3)
(1)(2J BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
(2)Dokumen RPJMD Kabupaten BuruTahun 2Afi 2A22 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

Penutup.

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat dirubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada :
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur daiam peraturan perundang*undangan.
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar, seperti antara lain : terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional.
4. d.Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila perurxusan kebijakan dalam dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (41 Dalam hal terjadi perubahan yang tidak rnendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(5)Tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pernbangunan dan untuk menghindari kekosongan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan men1rusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(2)Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menJrusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(U Bupati melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD. {2) Pengendalian dan evaluasi dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh Kepala Bappeda.

(3)Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya melakukan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD. {4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda.

Pasal 9

Dengan berlakunlra Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang pernah diterbitkan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 1O Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 22 Desember 2Ol7 Diundangkan di Namlea pada tanggal 22 Desember 2Al7 I JsBxn"raRIS DAERAH KABUeATEN BURU, t n^/1 AHMAD ASSAGAF LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH NOMOR 10 KABUPATEN BURU TAHUN 2OI7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, {t46l20 l2a[7l PROVINSI MALUKU : PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BURUTAHUN 2OL7 _ 2022 I. UMUM Dalam Pasal 258 ayat (2) undangrundang Nomor 23 Tghun 2al4 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya men5rusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penlrusunan, pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksud, dikoordinasikan, diintegrasikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2CI17- 2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lirna) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Buru paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan pula kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja pD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 aSrat (4) dan pasal 2TB ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2Ol4, berkewqiian melakukan pembinaan, fasilitasi pemantuan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan pen5rusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2aL7- 2a22 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain : seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa iangkah antara lain :
1. a.Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,serta pen1rusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
2. b.Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten;
3. c.Mendorong tercapainya teserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembirlaan dan pengawasan;
4. d.Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. e.Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal daiam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,serta program Perangkat Daerah dan lintas PerangkatDaerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lirna) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buru untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah. Visi Pemerintahan Kabupaten Buru Tahun 2Ol7-2O22 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2o1T-2a22 adalah "Kabupaten Buru Yang Maju Menuju Masgarakat Bupolo Yang selmt, cerdas, Berakhlak, Mandiridon Sejahtera". untuk tercapainya secara maksimal target yang telah dicanangkan kedalam Visi, maka dirumusan kedalam Misi terdiri dari :
  1. 1.Mewujudkan Masyarakat Bupolo yang sehat, cerdas dan Berakhlak;
  2. 2.Penyeienggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional dan Akuntabel;
  3. 3.Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan sumberdaya Alam yang Lestari;
  4. 4.Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Stabiiisasi Struktur Ekonomi Daerah; dan
  5. 5.Perwujudan Ruang yang Nyaman dan Berkelanjutan. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2017-2A22 terdiri dari 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
(3)Pengendalian dan Evaluasi; (4) Ketentuan Peralihan; dan (5) Ketentun Penutup. Untuk menjamin agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini ada kesinambungan dengan dokumen RPJMD berikutnya, maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, peraturan daerah ini rnasih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan pen5rusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpiiih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDlPemerintah Kabupaten Br.rru Tahun 2005-2025, dengan target utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru dapat dicapai secara maksimal. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…